Sinergi BPJS-Kemenkop, Langkah Baru Mengunci 100 Persen Proteksi Kesehatan Penduduk
Jakarta – Selama ini koperasi dianggap hanya soal simpan pinjam, namun kali ini fungsinya bergeser menjadi garda depan penyelamat kesehatan nasional. BPJS Kesehatan secara resmi “meminang” Kementerian Koperasi dalam sebuah sinergi strategis yang diteken pada Selasa (23/12).
Langkah ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya ambisius mengintegrasikan ekosistem ekonomi kerakyatan ke dalam sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.
Bukan Sekadar MoU di Atas Kertas
Angka 98% kepesertaan JKN yang sering dibanggakan pemerintah faktanya masih menyisakan celah di sektor informal. Di sinilah koperasi masuk sebagai “pemeran utama”. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, melihat koperasi bukan lagi sebagai objek, melainkan mesin penggerak (sokoguru) yang mampu menyisir masyarakat hingga ke akar rumput.
“Sinergi ini adalah landasan untuk membangun ekosistem yang saling mengunci. Kita ingin kesejahteraan masyarakat terjaga secara holistik,” tegas Ghufron.
Strategi besarnya jelas: Ubah data menjadi aksi. Bukan hanya pertukaran informasi, namun BPJS Kesehatan mengincar kepesertaan aktif dari jutaan pelaku koperasi yang selama ini mungkin masih berada di zona abu-abu jaminan kesehatan.
Koperasi: Dari Unit Ekonomi ke Penyedia Medis
Yang menarik dari analisis kerja sama ini adalah pernyataan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Ia tidak hanya bicara soal iuran, tapi soal pemanfaatan aset.
Ferry mendorong transformasi radikal: Gerai apotek dan klinik milik koperasi akan diubah menjadi mitra strategis JKN. Artinya, di masa depan, anggota koperasi tidak perlu jauh-jauh mencari rumah sakit; klinik komunitas mereka sendiri akan menjadi benteng pertama layanan kesehatan.
“Kami pastikan tidak ada lagi anggota koperasi yang tidak terlindungi. Koperasi harus punya kontribusi nyata dalam menghadirkan layanan yang mudah dijangkau,” ujar Ferry dengan nada optimistis.
Tantangan Transformasi Digital
Untuk mendukung ambisi ini, BPJS Kesehatan sudah menyiapkan “senjata” digital. Melalui Aplikasi Mobile JKN dan layanan PANDAWA, birokrasi yang dulu dianggap rumit kini coba dipangkas. Tantangannya kini ada pada literasi digital di tingkat anggota koperasi—sebuah tugas besar yang kini resmi menjadi tanggung jawab bersama kedua lembaga ini
