Diskominfo Sulbar Perketat Kanal Digital OPD, Tak Aktif akan Dievaluasi
Mamuju – Pemprov Sulbar mulai mengetatkan pengelolaan informasi publik. Website dan media sosial OPD kini menjadi tolok ukur serius penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Langkah konkret muncul dari Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) bersama Tim SPBE Diskominfo Sulbar. Mereka membentuk tim pemantau khusus yang bertugas mengawasi langsung kinerja kanal digital setiap OPD. Fokusnya jelas: memastikan arus informasi pemerintah berjalan aktif, terukur, dan berdampak.
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, menegaskan kanal digital bukan sekadar pelengkap administrasi. Website dan media sosial menjadi wajah utama pemerintah daerah di hadapan publik, terutama dalam menyampaikan program strategis Pemprov Sulbar.
“Jadi yang dibentuk ini untuk pemantauan dan evaluasi kanal website dan OPD. Tim ini bertugas melakukan penilaian berkala terhadap keaktifan website dan media sosial OPD, hasilnya akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan,” kata Dian.
Tim ini tidak bekerja normatif. Diskominfo Sulbar menetapkan standar minimal: setiap OPD wajib mempublikasikan sedikitnya dua berita kegiatan setiap pekan pada website resmi. Targetnya sederhana namun tegas, menjaga status “update” sekaligus membangun konsistensi komunikasi publik. Diskominfo Sulbar akan melakukan penilaian keaktifan setiap pekan melalui pemantauan langsung kanal digital OPD.
Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyebut langkah ini sebagai respons cepat terhadap lemahnya publikasi program pemerintah. Ia menilai banyak program strategis belum menyentuh kesadaran publik karena minim eksposur.
Menurut Ridwan, optimalisasi website dan media sosial tidak berhenti pada pemenuhan indikator SPBE. Kanal digital ini juga menyumbang data penting dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Artinya, kinerja digital beririsan langsung dengan kinerja aparatur.
Ridwan juga menyoroti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Program Pancadaya Sulbar Maju dan Sejahtera. Kondisi ini, kata dia, menuntut peran kehumasan OPD bergerak lebih agresif dan terarah.
“Jika ini berjalan optimal, maka manfaatnya bukan hanya pada penilaian kinerja, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan publik,” pungkasnya.
