Gubernur Sulbar Bentuk Tim Khusus Telusuri Akar Masalah Anak Putus Sekolah
Mamuju – Angka Anak Putus Sekolah (APS) belum turun signifikan. Pemprov Sulbar menilai persoalan pendidikan ini masih bocor pada level dasar.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menegaskan, APS perlu penanganan serius sejak sumber persoalan. Ia meminta data rinci agar pemerintah tidak keliru menyusun kebijakan pendidikan.
“Pertama kita cari akar masalahnya, bisa saja banyak terjadi, saya belum mendapatkan laporan berapa bangku yang tersedia di SMP kelas 3 dengan bangku yang tersedia di SMA dan SMK, nah kalau itu selisih berarti itu salah satu akibatnya adalah sarana, tapi kalau ternyata seimbang berarti ada masalah apakah persoalan ekonomi, ataukah persoalan mental, bisa juga persoalan tenaga kerja,” tutur Suhardi Duka, Selasa, 13 Januari 2026.
Ia menilai pemahaman dasar menjadi kunci sebelum pemerintah menentukan arah intervensi program.
“Kalau semua itu bisa ketahui barulah di situ kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa yang kita intervensi,” jelas SDK.
Suhardi Duka menegaskan anak putus sekolah bukan persoalan ringan. Ia langsung memerintahkan perangkat daerah menelusuri penyebab anak berhenti sekolah.
“APS, Anak putus sekolah, itu adalah masalah dan tak boleh dibiarkan terus menerus seperti itu, dengan demikian upaya untuk meningkatkan IPM kita bisa kita naikkan,” jelasnya.
Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar naik satu poin. Namun ia menilai capaian itu masih bisa melaju lebih tinggi. Pemerintah provinsi menargetkan IPM bergerak ke kisaran 75 hingga 76 jika APS turun nyata.
Dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, peserta rapat mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mengurai penyebab utama APS. Tim tersebut akan memetakan kondisi sekolah, situasi ekonomi keluarga, serta faktor sosial yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
Suhardi Duka menyambut usulan itu dan membuka ruang kolaborasi lintas sektor agar pemerintah cepat memperoleh gambaran lapangan.
“Boleh, boleh kita bentuk itu tim, apakah tim terpadu pemerintah atau melibatkan kabupaten, melibatkan lembaga sosial bisa juga, saya sambut baik,” ujarnya. (ADV)
