Pemutakhiran Data ATS Polman, Disdikbud Sulbar Libatkan Mahasiswa KKN IHS

waktu baca 2 menit
Kepala Disdikbu Sulbar, Muhammad Nehru Sagena saat menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan KKN “Berdampak” Institut Hasan Sulur (IHS).

Polman – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulawesi Barat menggandeng mahasiswa KKN “Berdampak” Institut Hasan Sulur (IHS) untuk memvalidasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Polewali Mandar.

Kepala Disdikbud Sulbar, Muhammad Nehru Sagena membuka kegiatan KKN tersebut di Kampus Institut Hasan Sulur, Wonomulyo, Rabu (21/1). Kolaborasi ini menempatkan mahasiswa sebagai penguat kerja lapangan pemerintah daerah.

Disdikbud menargetkan data ATS lebih presisi. Tidak lain agar intervensi pendidikan tidak meleset sasaran. Upaya itu sejalan dengan program pengentasan ATS dan target wajib belajar 13 tahun.

Nehru Sagena menegaskan, KKN memiliki misi khusus. Sekaligus pula menjadi kanal sinergi antara kebijakan daerah dan pengabdian akademisi. Ia meminta mahasiswa membangun empati karena masih banyak anak usia sekolah, terutama di Polman, belum memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.

“Fokus utama para mahasiswa nantinya adalah melakukan rekonfirmasi dan validasi data ATS secara langsung di dua lokasi, yaitu Desa Laliko di Kecamatan Campalagian dan Kelurahan Takatidung di Kecamatan Polewali,” kata Nehru Sagena.

Dua wilayah tersebut menjadi titik kerja utama mahasiswa. Mereka akan mendatangi lapangan untuk memastikan status anak dalam basis data pemerintah sesuai fakta. Sekaligus mengidentifikasi akar persoalan ATS pada tingkat desa dan kelurahan.

KKN Memberi Dampak

Nehru Sagena menekankan, KKN tidak boleh berhenti pada pemenuhan SKS. Ia ingin kehadiran mahasiswa menghasilkan perubahan nyata, terutama mendorong anak kembali masuk sistem pendidikan.

“KKN ini disebut KKN Berdampak. Artinya, kehadiran Anda harus berpengaruh bagi masyarakat dan daerah. Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah (7-25 tahun) yang berada di luar sistem pendidikan,” ucapnya.

Dalam pembekalan, Nehru Sagena menjelaskan kategori ATS yang perlu tercemati. Mulai dari putus sekolah (drop out), lulus tidak melanjutkan (LTM), hingga anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal maupun non-formal. Ia juga menyiapkan perangkat teknis untuk memperkuat proses verifikasi data.

“Para mahasiswa akan dibekali instrumen berupa form rekonfirmasi data khusus serta akun operator desa untuk memastikan data sekunder yang dimiliki oleh pemerintah sesuai dengan fakta di lapangan,” tutur Nehru Sagena.

Rektor Institut Hasan Sulur Agusnia Hasan Sulur hadir bersama civitas akademika dalam pembukaan sekaligus pemekalan. Kampus menyatakan komitmen mendukung penuntasan ATS melalui kerja lapangan terukur.

Disdikbud Sulbar berharap hasil validasi menghasilkan data yang lebih akurat sebagai pijakan kebijakan. Pemerintah daerah menargetkan pemetaan ATS yang lebih tajam mempercepat intervensi, sehingga lebih banyak anak kembali ke bangku sekolah.

error: Content is protected !!
Play sound