Anggaran BBM Polda Sulbar Turun 29,3 Persen di Tahun 2026
Mamuju – Polda Sulbar menghadapi tantangan ganda pada 2026. Kebutuhan mobilitas tetap tinggi, sementara anggaran BBM menyusut tajam.
Di tengah tekanan itu, Polda Sulbar mengikat kerja sama pasokan BBM dengan PT Pertamina Patra Niaga melalui perjanjian penyediaan tahun anggaran 2026 yang mencakup seluruh Polres jajaran.
Penandatanganan berlangsung Selasa (3/2) di Ballroom Hotel Maleo, Mamuju. Lokusnya jelas, kepolisian butuh suplai BBM yang stabil untuk menjaga ritme patroli, respons darurat, hingga pengamanan agenda besar, tanpa tersendat urusan logistik.
Region Manager Corporate Sales Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga, Yuwanda Anugrah, menyatakan Pertamina siap mengawal pasokan sekaligus memastikan kualitas produk dan distribusi sesuai kesepakatan.
“Kami siap menjamin tidak hanya ketersediaan BBM, tapi juga mutu produk yang terbaik dan kelancaran distribusi sesuai kesepakatan. Ini bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan bentuk dukungan nyata kami terhadap stabilitas keamanan dan pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat sehingga pasokan harus tetap terjaga meskipun dalam situasi apapun,” tegas Yuwanda.
BBM Penunjang Operasional
Dari sisi Polda, Kepala Biro Logistik Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono, menegaskan BBM menentukan kesiapsiagaan personel, dari tugas rutin sampai operasi khusus dan penanganan bencana.
“BBM adalah tulang punggung mobilitas dan kesiapsiagaan personel kami. Baik untuk kegiatan rutin, operasi khusus, pengamanan agenda penting, maupun penanganan bencana dan kondisi darurat. Keberadaan BBM yang tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu sangat menentukan keberhasilan kami di lapangan,” jelasnya.
Namun, Wahyu juga membuka fakta krusial: anggaran BBM Polda Sulbar dan jajaran pada 2026 turun 29,3 persen, dari Rp27,89 miliar menjadi Rp19,72 miliar. Khusus anggaran Biro Logistik, penurunan bahkan mencapai 33,37 persen, dari Rp5,11 miliar menjadi Rp3,40 miliar. Ia menekankan kebutuhan pengelolaan BBM yang lebih efektif dan akuntabel agar operasional tidak bocor oleh pemborosan.
Wahyu menyebut penyediaan BBM pada 2025 berjalan relatif lancar, meski sejumlah hambatan sempat muncul dan berhasil teratasi. Satu masalah masih mengganjal: personel SPN Mekkatta harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam untuk mengambil BBM di SPBU Mamuju, kondisi yang dinilai tidak efisien bagi lembaga yang menuntut respons cepat.
Pada bagian akhir, Wahyu mendorong solusi permanen agar personel tidak bergantung pada antrean umum.
“Kami sangat berharap usulan pemberian hibah bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) untuk Polda Sulbar dapat segera terealisasikan tahun ini, sehingga personel kami tidak perlu lagi mengantri di SPBU bersama masyarakat,” pungkasnya.
Kerja sama ini pada akhirnya bukan sekadar dokumen administratif. Di tengah pemotongan anggaran, rantai pasok BBM menjadi titik nadi: jika pasokan tersendat, patroli melambat, respons darurat terlambat, dan layanan publik ikut terdampak.
