Badan Penghubung Sulbar Perkuat Tata Kelola, PK 2026 Diselaraskan
Jakarta – Badan Penghubung Daerah Sulbar memantapkan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2026 dan penyelarasan Rencana Aksi melalui rapat koordinasi daring bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Sulbar, Jumat, 6 Februari 2026.
Langkah ini menargetkan indikator kinerja lebih terukur, selaras dengan dokumen perencanaan daerah, dan mudah dipantau lewat pelaporan sistematis.
Koordinasi ini juga menegaskan upaya Badan Penghubung Daerah memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kinerja. Setiap target program diarahkan agar sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga melalui program Panca Daya.
Dalam rapat, Biro Ortala melalui Nuzul menyampaikan arahan teknis tentang penyusunan indikator kinerja yang konsisten dengan dokumen perencanaan. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme pelaporan yang rapi agar capaian kinerja terukur dan akuntabel sepanjang 2026.
Kepala Badan Penghubung Daerah Sulawesi Barat menekankan PK dan rencana aksi harus menjadi pegangan kerja, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi komitmen kerja kita kepada pimpinan dan masyarakat. Melalui perencanaan yang jelas dan terukur, kita memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan Sulawesi Barat,” ujar Kepala Badan.
Badan Penghubung Daerah menilai pemantapan sejak awal tahun akan membuat pelaksanaan program lebih efektif dan efisien. Dengan indikator yang jelas dan rencana aksi terstruktur, organisasi dapat memantau kemajuan, memperbaiki deviasi lebih cepat, dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik.
