Ranwal RKPD 2027 Dibahas, DPRD Sulbar Dorong Program Tepat Sasaran
Mamuju – Anggota DPRD Sulbar Haluddin bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) Arianto menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Sulbar 2027.
Forum itu menjadi pintu awal penentuan arah pembangunan daerah tahun 2027 dan membuka ruang masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026). Gubernur Sulbar Suhardi Duka membuka forum yang juga menghadirkan unsur Forkopimda, kepala OPD, serta pemangku kepentingan. Sejumlah peserta mengikuti melalui Zoom, sementara siaran langsung berjalan lewat kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar.
Dalam paparannya, Suhardi Duka menyebut indikator ekonomi Sulbar mulai membaik sejak 2025. Ia menilai pertumbuhan ekonomi daerah telah melampaui rata-rata nasional dan ikut menekan angka kemiskinan.
“RKPD hari ini untuk 2027 tentu kita melihat arah pembangunan sejak 2025 sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Pertumbuhan itu juga menghasilkan penurunan angka kemiskinan,” kata Suhardi Duka.
Pemerintah Provinsi Sulbar, kata dia, mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada 2026 untuk program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di perdesaan maupun perkotaan. Pemprov menargetkan program itu mampu menekan pengangguran sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Forum konsultasi publik juga memfokuskan pembahasan pada penyempurnaan Ranwal RKPD. Pemprov membuka masukan dari stakeholder, instansi pemerintah pusat, hingga perguruan tinggi sebagai bahan perbaikan dokumen perencanaan.
Pemprov juga akan mempertimbangkan proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia untuk menyesuaikan target pembangunan dengan kondisi makroekonomi.
Suhardi Duka menegaskan pemerintah daerah membuka diri terhadap pandangan dan kritik agar arah pembangunan 2027 lebih tepat sasaran.
“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Dari sisi legislatif, Haluddin dan Arianto mendorong agar RKPD 2027 memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas.
“Kita berharap RKPD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
