Anggota DPD RI Almalik Pababari Sorot Layanan Kesehatan Jiwa, Stigma dan Kekurangan Tenaga di Sulbar
Mamuju — Layanan kesehatan jiwa di Sulawesi Barat kembali masuk sorotan. Dalam kunjungan kerja reses, Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat Almalik Pababari bertemu jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan persoalan lapangan yang masih menghambat akses layanan mental.
Kepala DKPPKB Sulbar dr. Nursyamsi Rahim menyambut kunjungan itu bersama Sekretaris DKPPKB dr. Marintani Erna Dochri, Rabu, 4 Maret 2026. Tim Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat juga hadir, termasuk dokter spesialis jiwa dan psikolog yang selama ini menangani pelayanan kesehatan mental.
Pertemuan berlangsung di Aula Ammana Wewang. Forum ini tidak sekadar seremonial. Pembahasan mengarah pada kemampuan layanan kesehatan jiwa di daerah masih bertumpu pada ketersediaan fasilitas, kesiapan tenaga profesional, serta pola penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sering berhadapan dengan masalah sosial di tingkat keluarga dan lingkungan.
Dalam pemaparan, dr. Nursyamsi Rahim membeberkan kondisi layanan kesehatan jiwa di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan capaian pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), ketersediaan rumah sakit layanan jiwa, jumlah psikiater dan psikolog, serta program penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan skrining kesehatan jiwa yang telah berjalan.
DKPPKB Sulbar menempatkan penguatan kesehatan mental sebagai bagian dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini sejalan dengan Panca Daya ke-3 Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni membangun SDM unggul dan berkarakter. Pemerintah daerah menilai kesehatan mental menjadi fondasi agar generasi produktif, tangguh, dan berdaya saing tidak hanya menjadi jargon.
Sementara itu, Almalik Pababari menegaskan agenda reses bertujuan menyerap aspirasi dan memperoleh masukan langsung dari Pemprov Sulbar terkait layanan kesehatan mental.
Ia juga menekankan kebutuhan dukungan regulasi, penguatan anggaran, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses layanan kesehatan jiwa yang bermutu dan berkeadilan.
