Infrastruktur Jalan Sulbar Bakal Dimaksimalkan Lewat Intervensi Dana Alokasi Khusus
Mamuju – Dinas PUPR Sulbar menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh Dinas PU di enam kabupaten, Kamis 3 Oktober 2024.
Rakor itu membahas tiga topik penting. Ada Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan dan sosialisasi Surat Edaran Nomor 17/SE/Db/2023 tentang Pembelian pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Bidang Bina Marga.
Rakor itu juga membahas tentang pengelolaan data Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) Sulbar tahun 2024. Kegiatan itu berlangsung sehari di d’Maleo Hotel & Convention, Mamuju.
Selain jajaran PUPR se-Sulbar, hadir pula perwakilan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan P2JN Kementerian PUPR sebagai pemateri.
Rakor bertujuan untuk menyosialisasikan dan menginformasikan persiapan konsultasi program. Tentu pada sektor DAK fisik bidang konektivitas sub bidang jalan di tahun depan.
Utamanya dalam mendorong percepatan pembangunan jalan lewat pemantapan pengelolaan data PKRMS.
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad menjelaskan, infrastruktur jalan menjadi penunjang sektor lain. Tidak cuma pertanian dan pariwisata, tetapi sektor strategis lainnya.
Pemprov Sulbar berusaha meng-cover pembangunan jalan di seluruh wilayah. Namun, upaya itu menemui kendala. Fiskal daerah tak mampu mengakomodasi seluruh ruas jalan yang panjangnya mencapai 523 kilometer (KM).
Dua puluh km saja, membutuhkan anggaran Rp120 miliar, sementara APBD hanya Rp1,8 triliun. Satu-satunya jalan tentu berharap pada aliran dana dari pusat melalui DAK.
“Infrastruktur jalan ini memang butuh sentuhan besar dari kementerian. Kami di provinsi tidak mampu dapat menyelesaikan sebuah infrastruktur jalan tanpa ada bantuan dari kementerian,” ujar Rachmad.
Olehnya, Rachmad berharap terbangunnya kesepahaman antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk bersama memperkuat data dalam rangka rencana pengalokasian DAK bidang jalan pada 2025.
“Harapan kita ada output untuk bagaimana kita memperbaiki sebuah aturan yang ada serta kesiapan data,” terangnya.
Dia pun berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR melihat gambaran alokasi DAK pada 2025 telah memberikan perhatian kepada enam kabupaten se-Sulbar.
“Berkat pendampingan dari Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin serta pak Sekda, PUPR bersama semua PU kabupaten mendapat perhatian dari pusat. Mudah-mudahan kita berdoa di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengharapkan kerjasama yang baik,” tandas Rachmad.
