Bapenda Gandeng BPK Rapikan Data PAD Sulbar

waktu baca 1 menit

Mamuju – Bapenda Sulbar memantapkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui koordinasi dengan BPK Perwakilan Sulbar, Jumat, 6 Februari 2026.

Pertemuan ini menyorot akurasi dan kelengkapan data PAD sebagai fondasi akuntabilitas keuangan daerah. Bapenda menerima tim pemeriksa BPK pada Ruang Bidang Pendapatan Daerah.

Kedua pihak membahas sinkronisasi data, kelengkapan dokumen pendukung, serta mekanisme pengelolaan pendapatan agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, bersama staf teknis Sarifahwati, mengikuti koordinasi dengan tim pemeriksa BPK. Diskusi berlangsung dialogis dan menekankan transparansi penyajian data.

Gaffar menyatakan Bapenda membuka akses dan mendukung proses pemeriksaan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Ia menilai data valid dan terintegrasi penting untuk menopang kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

Kepala Bapenda Sulbar Abdul Wahab Hasan menegaskan koordinasi dengan BPK menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Ia juga menyebut penguatan tata kelola sejalan dengan arah pembangunan daerah.

“Bapenda Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah, termasuk memastikan data PAD tersaji secara akurat, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Bapenda berharap koordinasi berkelanjutan dengan BPK mendorong pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal dan memperkuat kontribusi PAD bagi pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik di Sulawesi Barat.

Play sound