Bapenda Pacu Pendapatan Pajak Kendaraan Lewat Sistem Digital

waktu baca 2 menit
Suasana rapat koodinatif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar dengan BPKAD Sulbar dalam mendorong percepatan digitalisasi pelayanan pajak kendaraan.

MamujuBapenda Sulbar mendorong pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beralih ke jalur digital. Pelayanan cepat, transparan, dan akuntabel jadi acuan gagasan.

Dorongan itu mengemuka dalam koordinasi teknis bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, Selasa kemarin (13/1).

Bapenda ingin mempercepat digitalisasi lewat penguatan sistem dan integrasi data. Tidak lain untuk mempermudah  pelayanan publik dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah ini bertumpu pada Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bapenda.

Koordinator Teknologi Informasi Pendapatan Bapenda Sulbar, Rosianah M. Nadir, memimpin langsung pembahasan bersama tim SPBE BPKAD Sulbar.

Hadir dalam forum itu Indah Mustika Sari, Mutmainnah, Azis, Syahroni, serta Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten Amir Hamzah.

Diskusi mengerucut pada integrasi sistem pembayaran PKB dengan sistem keuangan dan perizinan daerah agar berjalan sinkron dan efektif.

Rosianah M. Nadir, menjelaskan percepatan digital pembayaran PKB merupakan bagian penting dari modernisasi layanan pajak daerah yang berorientasi pada kemudahan dan kepastian layanan bagi masyarakat.

“Digitalisasi pembayaran PKB menjadi langkah konkret untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui koordinasi dengan BPKAD, kami memastikan sistem yang dibangun berjalan terintegrasi dan mendukung perluasan kanal pembayaran digital,” jelas Rosianah.

Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan transformasi digital di sektor pendapatan daerah menjadi prioritas strategis dalam menjawab tuntutan pelayanan publik di era modern.

“Bapenda Sulbar berkomitmen penuh mendukung perluasan digitalisasi pembayaran pajak daerah, termasuk PKB. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, langkah ini juga berdampak positif terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan,” tandas wahab.

Inovasi itu muncul tidak lain untuk mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Keduanya ingin tata kelola pemerintahan baik, akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

error: Content is protected !!