Bapperida Ekspose Rancangan Awal RKPD Sulbar Tahun 2025
Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengekspose Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Sulbar tahun 2025.
Pembahasan itu dilakukan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Tahun 2025. Berlangsung di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin 5 Februari 2024.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengungkapkan, Konsultasi Publik Ranwal RKPD ini digelar dalam rangka mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
“Serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah,” kata Junda Maulana dalam paparannya.
Dia menekankan, dokumen RKPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Junda menyampaikan, tema dan prioritas RKPD 2025, yaitu akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai penguatan fondasi transformasi menuju Sulbar yang malaqbi, maju, dan berkelanjutan.
“Kita harus menyinkronkan dengan rancangan RPJPD yang telah kami susun untuk 20 tahunan. Di mana tahapan pertama adalah berkaitan dengan transformasi fondasi untuk menyongsong target kita tahun 2045, yaitu Sulawesi Barat Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menyebutkan pentingnya agenda tersebut untuk menyelaraskan antara program nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam RKPD Tahun 2025.
Prof. Zudan mengajak jajarannya untuk mewujudkan kebijakan yang berdampak. Menurutnya, indikator dampak dari suatu kebijakan ditandai dengan peningkatan pembangunan manusia.
“Kurangi berbagai kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tentunya yang berdampak langsung, indikatornya pada pembangunan manusia.
Masyarakatnya sejahtera, pendidikannya tinggi, badannya sehat, dan pendapatannya tinggi. Semua menuju pada kesejahteraan dan pelayanan publik yang bagus,” tegasnya.
“Oleh karena itu, RKPD kalau kita ringkas, hanya ada dua. Jadikan Sulawesi Barat Sejahtera, jadikan pelayanan publik menjadi lebih baik,” tutup Prof. Zudan dalam sambutannya. (rls)
Tinggalkan Balasan
