Benahi Data Listrik, Pemprov Sulbar–BPS Kebut Integrasi DTSEN Demi Akurasi Bantuan
Sulbar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membenahi persoalan klasik penyaluran bantuan listrik yang kerap tidak tepat sasaran.
Langkah ini ditempuh melalui integrasi data pelanggan listrik dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Dinas ESDM Sulbar dan BPS Sulbar bersama Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Rabu (1/4).
Pemprov menilai ketidaktepatan data selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam distribusi bantuan listrik. Baik dari APBD maupun program pusat.
Karena itu, kolaborasi dengan BPS diarahkan untuk menghadirkan basis data tunggal yang lebih akurat dan terverifikasi.
BPS Sulbar akan melakukan pendataan menyeluruh pelanggan listrik bersama PT PLN (Persero). Data tersebut kemudian dikoneksikan dengan DTSEN agar pemerintah memiliki acuan valid dalam menetapkan penerima bantuan.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menegaskan pentingnya pembenahan data sebagai solusi jangka panjang atas persoalan tersebut.
“Data adalah dasar dari setiap kebijakan yang baik. Saya ingin kerja sama antara Dinas ESDM dan BPS ini terus diperkuat, agar setiap langkah pembangunan kita bisa terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Suhardi Duka.
Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani menekankan peran lembaganya dalam memastikan kualitas data yang digunakan pemerintah daerah.
“BPS hadir bukan hanya sebagai penyedia data, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Kami siap mendukung penuh program ini agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Barat,” kata Suri Handayani.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan menilai integrasi data ini akan mempercepat verifikasi penerima bantuan sekaligus meningkatkan transparansi program.
“Kami di Dinas ESDM terus berharap pendataan terintegrasi dari BPS yang dikoneksikan dengan DTSEN, kami optimistis penyaluran bantuan akan lebih akurat dan transparan,” ujar Bujaeramy.
Kolaborasi ini menjadi langkah korektif Pemprov Sulbar dalam memperbaiki tata kelola bantuan listrik, sekaligus memastikan intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
