BKPSDM Sulbar Matangkan Indikator SPBE, Selaraskan Persepsi Antar-OPD
Mamuju – BKPSDM Sulbar mematangkan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perangkat daerah tahun 2026 lewat diskusi persamaan persepsi.
Langkah ini menarget keseragaman standar penerapan SPBE agar terukur dan efektif pada seluruh perangkat daerah. Diskusi berlangsung di Ruang Assessment BKPSDM Lantai II, Kamis (29/1).
Peserta terdiri atas pejabat fungsional BKPSDM, Tim SPBE BKPSDM, serta Tim SPBE Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulbar.
Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail menilai, forum ini strategis untuk menyatukan pemahaman antarperangkat daerah dalam implementasi SPBE.
“Melalui diskusi ini, kita menyatukan persepsi terhadap indikator SPBE Tahun 2026, khususnya pada aspek manajemen SDM TIK, pemanfaatan aplikasi kepegawaian, dan aplikasi kinerja pegawai. Keselarasan pemahaman ini sangat penting agar penerapan SPBE di setiap perangkat daerah berjalan efektif, terukur, dan sesuai standar,” ujar Herdin.
Menurut Herdin, penguatan SPBE ikut mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.
Pembahasan diskusi mengerucut pada tiga indikator penilaian SPBE. Ketiganya yakni, pertama penerapan manajemen sumber daya manusia TIK. Kedua pemanfaatan aplikasi kepegawaian. Ketiga pemanfaatan aplikasi kinerja pegawai. Tiga aspek ini menjadi penopang tata kelola pemerintahan digital yang konsisten lintas-OPD.
Kegiatan ini sejalan dengan misi ke-5 Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
BKPSDM Sulbar menarget kesamaan persepsi tersebut memperkuat integrasi SPBE di Sulawesi Barat, meningkatkan transparansi, serta mendorong birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada layanan publik berkualitas.
