BPKAD Sulbar Sinkronkan Hibah Disporaekraf, Hindari Tumpang Tindih Anggaran
Mamuju – BPKAD Sulbar mendukung sinkronisasi belanja hibah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaekraf) untuk tahun anggaran 2026.
Sinkronisasi ini menargetkan belanja hibah berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas daerah. Koordinasi berlangsung Kamis (5/2) di ruang rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, BPKAD Sulbar.
Kasubbid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi BPKAD Sulbar, Muhammad Apriady menerima langsung tim Disporaekraf yang mengajukan pembahasan belanja hibah 2026.
Pertemuan memfokuskan sinkronisasi program hibah yang menopang sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. BPKAD menilai empat sektor tersebut berpengaruh pada penguatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
Muhammad Apriady mengatakan, koordinasi bertujuan memastikan seluruh usulan program Disporaekraf memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia menekankan verifikasi dokumen, kesesuaian dengan prioritas daerah, serta keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan agar anggaran tidak tumpang tindih.
Apriady juga menyebut, proses koordinasi memuat analisis kebutuhan riil masyarakat. Khususnya pada bidang kepemudaan dan olahraga. Ia menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu perhatian karena berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
Sementara itu, perwakilan Disporaekraf Sulbar menyampaikan pengajuan belanja hibah 2026 menargetkan penguatan kegiatan kepemudaan, peningkatan sarana olahraga, serta pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif lokal.
“Kami berharap melalui koordinasi ini, program yang kami usulkan dapat berjalan sesuai aturan, mendapat dukungan anggaran yang memadai, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujar perwakilan Disporaekraf yang enggan disebutkan identitasnya.
BPKAD berharap koordinasi ini memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam tata kelola keuangan. Pemprov Sulbar juga menargetkan belanja hibah 2026 berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat.
