BPKAD Sulbar Sisir Belanja Pegawai 2026, Data Harus Seragam, Anggaran Tak Boleh Melenceng
Mamuju — Belanja pegawai sering menjadi pos paling sensitif dalam anggaran daerah. Salah hitung sedikit saja, dampaknya bisa panjang. Gaji dan tunjangan tersendat, administrasi berantakan, lalu program pelayanan ikut terhambat.
Karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat mulai menertibkan fondasinya sejak awal.
BPKAD Sulbar menggelar Sinkronisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2026 selama dua hari, 18–19 Februari 2026, di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten. Plt. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Abd. Kuddus memimpin kegiatan tersebut. Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II Muhammad Apriady mendampingi.
Fokus utama sinkronisasi ialah menyamakan data dan memastikan perencanaan belanja pegawai pada seluruh OPD Pemprov Sulbar berjalan seragam. BPKAD menargetkan tidak ada perbedaan data, tidak ada celah salah input, dan tidak ada kekeliruan dalam penganggaran gaji serta tunjangan.
Langkah tersebut juga sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, terutama penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
BPKAD menilai sinkronisasi bukan pekerjaan administratif semata. Data yang akurat menjadi kunci ketertiban keuangan daerah. Saat data rapi, belanja pegawai bisa berjalan lebih transparan, sesuai aturan, dan mudah diawasi. Pada saat yang sama, pemerintah dapat menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran di mata publik.
Abd. Kuddus menegaskan sinkronisasi ini bertujuan memastikan seluruh OPD memegang data yang valid dan seragam agar proses penganggaran tidak tersendat.
“Dengan begitu, proses penganggaran gaji dan tunjangan pegawai dapat berjalan tanpa hambatan, serta meminimalisir risiko terjadinya kesalahan administrasi maupun perbedaan data antar perangkat daerah,” jelas Abd. Kuddus.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi. Menurutnya, keberhasilan belanja pegawai tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada komitmen bersama untuk menjaga konsistensi data dan disiplin administrasi lintas OPD.
Sinkronisasi Pijakan Krusial Penyusunan Anggaran
Senada, Muhammad Apriady menilai sinkronisasi ini akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan anggaran 2026. Ia menegaskan ketepatan data memberi ruang bagi pemerintah untuk fokus pada layanan publik, bukan sibuk memadamkan persoalan teknis.
“Dengan adanya kesesuaian data, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa terbebani oleh masalah teknis penganggaran,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini, BPKAD Sulbar menegaskan peran sebagai pengawal tata kelola keuangan daerah. BPKAD berharap sinkronisasi belanja pegawai memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pemerintahan yang lebih bersih, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
