Cegah Lonjakan Harga, Pemprov Sulbar Gelar Pangan Murah di Mamuju
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan pokok bagi warga.
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Adat Mamuju, Jumat (6/2). Kegiatan ini mendapat dukungan Perum Bulog dan pengawasan Tim Sapu Bersih Harga Pangan (SBHP) dari Polda Sulbar dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Pemprov Sulbar melalui Dinas Pangan Daerah menjual sejumlah komoditas strategis dengan harga lebih rendah dari pasar. Komoditas itu meliputi beras, bawang, cabai, minyak goreng, gula pasir, dan telur. Pemprov menggandeng Bulog, distributor pangan, serta pelaku usaha lokal agar pasokan lancar dan harga terjaga.
Kepala Dinas Pangan Daerah Sulbar, Dr. Suyuti Marzuki, menegaskan GPM menjadi langkah konkret pemerintah daerah menekan laju inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Gerakan Pangan Murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” kata Suyuti.
Tim SBHP memantau pelaksanaan GPM untuk memastikan distribusi dan penjualan berjalan tertib. Tim juga mengawasi agar harga mengikuti ketentuan serta mencegah penimbunan dan spekulasi yang merugikan masyarakat.
Pemprov Sulbar menilai, kehadiran Tim SBHP memperkuat sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Pelaksanaan GPM juga berlangsung bersamaan dengan pengukuhan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
Pemprov menyampaikan dukungan terhadap KKSS sebagai wadah pemersatu warga Sulawesi Selatan yang berdomisili di Sulawesi Barat. Sekaligus mitra dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung program pembangunan daerah, termasuk sektor pangan dan ekonomi.
Warga menyambut pelaksanaan GPM dan berharap program serupa berlangsung berkelanjutan di berbagai wilayah Sulawesi Barat. Pemprov Sulbar menyatakan komitmen menjaga ketahanan pangan dan memperkuat kolaborasi lintas pihak demi kesejahteraan masyarakat.
