Data Penerima Bansos Dianggap Bermasalah, Legislator Polman Cari Solusi ke DPRD Sulbar
Mamuju – DPRD Sulbar menerima kunjungan dari sejumlah legislator Komisi IV DPRD Kabupaten Polman, Kamis kemarin.
Kunjungan itu dalam rangka membahas permasalahan pendataan pemberian bantuan sosial. Pertemuan ini diinisiasi untuk mencari solusi bersama guna meningkatkan efisien dalam distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami hadir di sini untuk mencari solusi bersama terkait masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di Kabupaten Polman,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Polman, Dwiki.
Menurut Dwiki, masih banyak data di Kabupaten Polman yang sudah bertahun-tahun tidak berubah. Olehnya, dia dan anggota DPRD Lainnya mengunjungi DPRD Sulbar untuk mencari solusi.
“Agar adanya data penerima yang akurat bagi penerima bantuan. Pada intinya bantuan sosial untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi jika data tidak berubah 5 atau 10 tahun terakhir, berarti ada permasalahan,” bebernya.
Mendengar penyampaian itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Dr. H. Marigun Rasyid menegaskan, bahwa pendataan memang harus tepat sasaran.
“Olehnya, dibutuhkan pendataan yang objektif. Jika perlu kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga independen untuk melakukan pendataan yang presisi,” terang Marigun.
Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dalam mendapatkan data yang akurat dan terkini. Salah satul angkah konkret yang akan diambil adalah dengan adanya Perda atau Peraturan Gubernur/Bupati. Hal itu untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Tinggalkan Balasan
