Denpom XXIII/2 Mamuju Kencangkan Disiplin Prajurit, Ops Gaktib-Yustisi 2026 Fokus Tertib Lalu Lintas
Mamuju – Detasemen Polisi Militer (Denpom) XXIII/2 Mamuju menggelar sosialisasi Operasi Penegakan Ketertiban (Ops Gaktib) dan Yustisi tahun anggaran 2026.
Sosialisasi itu berlangsung di Aula Makorem 142/Tatag, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin, 23 Februari 2025. Kegiatan ini melibatkan prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) jajaran Korem 142/Tatag.
Denpom mendorong penguatan disiplin internal dengan menekan pelanggaran. Terutama yang sering muncul di ruang publik, yakni ketertiban berlalu lintas dan kelengkapan administrasi kendaraan.
Komandan Denpom XXIII/2 Mamuju Letkol Cpm. Agustadi, memaparkan materi sosialisasi. Ia menegaskan Ops Gaktib dan Yustisi TA 2026 mengarah pada pencegahan pelanggaran personel, khususnya terkait perilaku berkendara dan dokumen kendaraan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh prajurit dan PNS dapat memahami secara menyeluruh ketentuan tentang standar keselamatan kendaraan serta kelengkapan administrasi dalam berkendara, baik menggunakan kendaraan sipil maupun kendaraan dinas/militer,” kata Agustadi.
Ia menjelaskan, standar keselamatan kendaraan mencakup kelayakan teknis, penggunaan helm dan sabuk pengaman, kepemilikan SIM sesuai peruntukan, STNK yang masih berlaku, serta kelengkapan lain yang sesuai aturan. Denpom juga mengingatkan personel agar selalu membawa identitas diri dan surat kendaraan saat berkendara.
Pada bagian yang paling tegas, Dandenpom menyatakan setiap pelanggaran akan memicu sanksi sesuai aturan hukum dan disiplin militer. Ia menekankan penegakan ini tidak berhenti pada tindakan, tetapi bertujuan mencegah risiko yang lebih besar. Kecelakaan, kerugian personel, hingga merosotnya citra institusi di mata publik.
Sosialisasi berlangsung tertib dengan perhatian penuh peserta. Denpom berharap Ops Gaktib dan Yustisi TA 2026 mampu menekan angka pelanggaran di lingkungan Korem 142/Tatag, sekaligus membangun budaya disiplin dan tertib berlalu lintas yang lebih kuat di kalangan prajurit dan PNS.
