Diskominfo Pantau Kanal Informasi OPD, Keaktifan Naik Konten Berangsur Masif
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menekan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar merawat kanal informasi resmi, terutama website.
Pada pekan pertama monitoring, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) SP Sulbar mencatat pergerakan cukup signifikan. Lebih banyak OPD mulai rutin mempublikasikan program, kegiatan, dan capaian kerja.
Kepala Diskominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menyebut tren itu penting karena website OPD selama ini kerap berubah menjadi “etalase” yang ramai sesaat lalu sepi berbulan-bulan. Padahal, publik butuh rujukan yang konsisten, terutama ketika pemerintah menggulirkan program prioritas.
“Website OPD bukan sekadar etalase informasi, tetapi instrumen penting untuk memastikan program pemerintah tersampaikan secara terbuka, akurat, dan berkelanjutan kepada masyarakat,” kata Ridwan.
Ridwan menegaskan, keaktifan OPD mengelola konten punya dampak berlapis. Pertama, ia memperkuat kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena data dan aktivitas layanan publik lebih mudah terlacak.
Kedua, ia ikut memengaruhi indikator penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Bagi Diskominfo, kaitan itu membuat urusan kehumasan OPD bukan lagi aksesori, melainkan bagian dari mesin kinerja birokrasi.
Arahan Gubernur Pemantik Inovasi
Arahan gubernur menjadi pengungkit berikutnya. Ridwan menyebut Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mendorong OPD memaksimalkan fungsi kehumasan untuk menyosialisasikan program pancadaya yang menjadi prioritas pembangunan. Targetnya bukan sekadar jumlah berita, melainkan kejelasan informasi yang mampu memperkuat kepercayaan publik.
Pada saat yang sama, Diskominfo SP mendorong integrasi kanal informasi antarlembaga. Melalui desain website yang saling terhubung, pemerintah mengarahkan informasi OPD menuju pola “satu pintu”. Inovasi ini agar masyarakat mudah mencari program, kebijakan, dan perkembangan kerja tanpa harus menebak-nebak sumber yang valid.
Namun Diskominfo juga menyorot potensi masalah yang sering muncul ketika publikasi mulai dikejar: konten bisa ramai tetapi dangkal. Karena itu Ridwan mendorong OPD menjaga kualitas narasi—informatif, edukatif, dan punya manfaat nyata—agar website tidak berubah menjadi tumpukan rilis yang cepat tenggelam.
Diskominfo menargetkan konsistensi pembaruan konten menjadi standar, bukan pengecualian. Pemerintah berharap website OPD benar-benar berfungsi sebagai kanal komunikasi publik yang kredibel, sekaligus alat ukur akuntabilitas kinerja pemerintahan.
