Diskominfo Sulbar Lelang Randis Tak Produktif, Wujud Transparansi Aset Daerah
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo SP) terus menunjukkan komitmen dalam pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.
Salah satu langkah nyatanya adalah pelaksanaan proses penilaian terhadap sejumlah kendaraan dinas (randis) yang sudah tidak produktif, sebagai tahap awal sebelum dilelang.
Penilaian ini dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar), Rabu, 9 Juli 2025, di lingkungan Kantor Diskominfo Sulbar.
Kepala Diskominfo SP Sulbar, Mustari Mula, menyampaikan bahwa proses ini merupakan bagian dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien, termasuk dalam pengelolaan aset negara.
“Penilaian serta proses lelang terhadap aset negara ini menjadi bentuk nyata dari komitmen kami untuk mengelola aset secara transparan,” ujar Mustari, Rabu 9 Juli 2025.
Tim penilai dari DJKN Sulseltrabar yang dipimpin oleh Aan Romantika meninjau langsung kendaraan yang telah dikumpulkan untuk memudahkan proses penilaian. Menurut Aan, penilaian meliputi aspek kondisi fisik, kelengkapan dokumen administrasi, serta status legalitas kendaraan guna menghindari potensi sengketa.
“Kendaraan dinas yang akan dinilai sudah dikumpulkan di satu tempat ini memudahkan kami dalam proses penilaian,” ucap Aan Romantika.
Usai proses penilaian, langkah selanjutnya adalah koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sulbar untuk pelaksanaan lelang resmi. Hasil dari lelang akan tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga turut berkontribusi bagi kas negara.
“Selain mendukung efisiensi pengelolaan aset, ini juga menjadi upaya membangun kepercayaan publik terhadap integritas tata kelola barang milik negara,” tambah Aan.
Langkah ini menegaskan komitmen Diskominfo Sulbar dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas di sektor pengelolaan kekayaan daerah.
