Ditegaskan DPMD Mamuju, Kades Abaikan LPPD Dapat Berujung Pemberhentian
Mamuju – Kepala desa yang mengabaikan LPPD terancam sanksi administratif. Konsekuensinya bahkan dapat berujung pemberhentian jabatan.
Peringatan itu disampaikan Kepala DPMD Mamuju, Muhammad Fausan Basir. Ia menegaskan kewajiban pelaporan tidak boleh diabaikan. Terutama oleh kepala desa yang mengelola anggaran publik.
Peringatan tersebut disampaikan saat membuka Bimtek Penyusunan LPPD 2026. Kegiatan berlangsung pada salah satu hotel di Mamuju, Minggu (15/11).
Fausan mengingatkan, LPPD bukan sekadar urusan administrasi. Dokumen tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kepala desa. Terutama atas pengelolaan kewenangan, dana, dan aset publik.
Menurut Fausan, LPPD juga menjadi instrumen evaluasi. BPD dapat menggunakan laporan tersebut menilai kinerja kepala desa. Pemerintah juga dapat mengukur capaian program.
“Bukan untuk mencari-cari kesalahan, kita ingin melihat sejauh mana yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki,” tegas Fausan.
Sejumlah Desa Belum Tuntaskan LPPD 2025

DPMD Mamuju mengungkap masih adanya persoalan pelaporan. Sejumlah desa belum menyelesaikan kewajiban LPPD 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Fausan merujuk Permendagri Nomor 46 Tahun 2016. Regulasi tersebut mengatur kewajiban pelaporan kepala desa. Pelanggaran dapat memicu sanksi administratif secara bertahap.
Sanksinya meliputi teguran lisan maupun tertulis. Tahap selanjutnya dapat berupa pemberhentian sementara. Pemberhentian tetap juga dimungkinkan sesuai ketentuan.
“Ketika LPPD tidak diserahkan sampai batas waktu terakhir pada bulan Maret, hal itu bisa berujung pada teguran hingga pemberhentian sementara kepala desa,” bebernya.
Ia meminta seluruh desa segera membenahi administrasi. DPMD tidak ingin keterlambatan kembali terulang. Terutama saat pelaporan tahun 2027 mendatang.
Pendamping desa juga diminta ikut mengawal kewajiban tersebut. Mereka harus memastikan pemerintah desa menyampaikan laporan tepat waktu.
Fausan turut menyinggung konsekuensi terhadap penyaluran SILTAP. Namun, ia membedakannya dari penyaluran ADD. Begitu pula dengan penyaluran Dana Desa.
DPMD Dorong Keterbukaan Informasi Berbasis Digital
DPMD juga menyoroti keterbukaan informasi pemerintahan desa. Kepala desa diminta mempublikasikan laporan melalui website.
“Kalau masyarakat ingin melihat laporan, tinggal membuka website tersebut,” ucao Fausan.
Pemerintah daerah juga akan menilai pengelolaan website desa. Keaktifan dan kelengkapan informasi menjadi indikator penilaian. Aspek tersebut berkaitan dengan alokasi kinerja.
Fausan menyebut Desa Tommo sebagai salah satu contoh. Desa tersebut terlihat menonjol dalam pengelolaan website.
Administrasi Bukan Beban Kepala Desa Sendiri
Fausan menegaskan, seluruh perangkat desa memiliki tanggung jawab. Kepala desa harus memastikan pembagian tugas berjalan. Kemampuan administrasi juga perlu terus diperkuat.
DPMD membuka kesempatan pelatihan bagi perangkat desa. Mereka yang belum menguasai komputer dapat mengikuti pembinaan.
“Kami siap membantu. Kalau ada perangkat yang belum mampu bekerja, kita bisa mengirim mereka ke DPMD Mamuju selama satu atau dua hari untuk mengikuti pelatihan komputer dan mempelajari apa yang harus dikerjakan,” pintanya.
Fausan berharap persoalan pelaporan tidak berulang. Menurutnya, ketertiban administrasi menentukan kualitas pemerintahan desa.
“Tanpa desa, tidak ada kabupaten yang kuat. Tanpa desa, tidak ada provinsi yang bagus. Dan tanpa desa, Indonesia tidak akan berkembang,” tandas Fausan.

