DKP Sulbar Rapikan Fondasi Perikanan Tangkap
Mamuju – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memotret ulang kekuatan sekaligus titik rapuh sektor perikanan tangkap di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Kekuatan dan titik rapuh itu tidak lain adalah aset, kapal konservasi, fasilitas pelabuhan, sampai peta kerja yang belum sepenuhnya terkunci pada data. Evaluasi itu mengemuka dalam rapat internal Bidang Perikanan Tangkap pada Selasa (27/1).
Bidang Perikanan Tangkap menilai kunci pekerjaan saat ini bukan menambah program. Akan tetapi, memastikan alat kerja pemerintah benar-benar siap dan tercatat rapi. Inventarisasi aset menjadi sorotan karena menyangkut efektivitas pengawasan, konservasi, dan layanan untuk nelayan. Tanpa basis aset yang jelas, program mudah terlihat besar di dokumen namun melemah saat menyentuh laut.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan TRL, Abdul Gani, menyebut pihaknya mengelola beberapa unit kapal konservasi dan fasilitas pendukung pada pelabuhan perikanan. Ia menegaskan fungsi sarana itu langsung terkait kerja lapangan.
“Sarana tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas pengawasan, konservasi, dan pelayanan kepada nelayan perikanan tangkap,” kata Abdul Gani.
Di saat yang sama, Bidang Perikanan Tangkap menempatkan kerja sama dengan nelayan sebagai indikator penting. DKP menggarisbawahi, program yang tidak bertemu kebutuhan lapangan berisiko memicu resistensi. Bahkan, bisa menurunkan kepatuhan dan akhirnya gagal menjaga keberlanjutan sumber daya.
Balabalakang dan Segala Potensinya
Rapat juga menyoroti Kepulauan Balabalakang dan perairan konservasi sebagai wilayah yang menyimpan potensi besar. Hanya saja menuntut tata kelola terukur. DKP memandang pengelolaan kawasan ini harus bertumpu pada data dan kerja lintas unit. Tidak lain karena tekanan pada sumber daya ikan, akses layanan, dan pengawasan kerap bertemu pada titik yang sama.
Pembentukan UPTD Pengelolaan Kelautan dan Pesisir di Kepulauan Balabalakang memperkuat sinyal bahwa DKP ingin menaikkan level kendali di wilayah itu. DKP merencanakan laporan kepada Gubernur Sulbar, kemudian menyiapkan proposal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengunci dukungan program dan anggaran.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin menautkan pengelolaan Balabalakang dengan agenda pemerintah provinsi. Termasuk di dalamnya target pengendalian inflasi lewat sektor kelautan dan perikanan. Ia meminta dua bidang teknis bekerja dalam satu jalur agar penanganan kepulauan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Sehingga pengelolaan wilayah kepulauan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi,” kata Safaruddin.
Rapat ini menjadi sesi kedua yang digelar DKP Sulbar setelah pertemuan serupa sehari sebelumnya bersama bidang lain. DKP menargetkan konsolidasi internal mempercepat penertiban aset, memperkuat pengawasan, dan memastikan program perikanan tangkap tidak berhenti sebagai rencana, tetapi terasa pada nelayan.
