DKPPKB Sulbar Kebut Layanan Publik, Kinerja OPD Dipacu, SPBE Jadi Tulang Punggung
Mamuju — Pemprov Sulawesi Barat mendorong perubahan ritme kerja birokrasi: layanan publik harus makin cepat, inovatif, dan terasa manfaatnya.
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar merespons arahan tersebut dengan mempercepat perbaikan layanan publik melalui penguatan kinerja organisasi dan inovasi layanan.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Arah percepatan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Sekda Sulbar, Junda Maulana, didampingi Asisten III, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (18/2/2026).
Rapat ini menjadi forum penyelarasan langkah seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. DKPPKB hadir membawa satu pesan utama: layanan yang bersentuhan langsung dengan warga tidak boleh berjalan biasa-biasa saja.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Gubernur dengan langkah cepat, terukur, dan inovatif. Ia menekankan prioritas utama DKPPKB berada pada layanan kesehatan, pengendalian penduduk, dan program keluarga berencana yang langsung menyentuh masyarakat.
“Sebagai perangkat daerah yang mengelola urusan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, kami terus berbenah agar layanan yang diberikan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ini sejalan dengan arahan Gubernur agar seluruh OPD bekerja lebih responsif, efektif, dan inovatif,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Dalam rapat tersebut, DKPPKB memaparkan sejumlah prioritas strategis untuk mempercepat perbaikan kinerja. Fokusnya meliputi penguatan akuntabilitas kinerja instansi, peningkatan kualitas survei kesehatan masyarakat, pengembangan inovasi layanan kesehatan, serta penguatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
DKPPKB menilai SPBE menjadi kunci karena mendorong layanan publik lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Dengan sistem yang tersambung dan tata kelola data yang rapi, pelayanan bisa lebih cepat, pelaporan lebih akurat, dan evaluasi kinerja lebih mudah terukur.
Melalui langkah tersebut, DKPPKB Sulbar optimistis dapat mendorong transformasi layanan publik yang modern, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Upaya itu sekaligus menopang visi Pemprov Sulbar untuk mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan memiliki layanan publik berkualitas tinggi.
