DKPPKB Sulbar Pacu Panca Daya Ketiga, Dorong Kesehatan Berbasis Data
Mamuju – DKPPKB Sulbar menargetkan akselerasi pembangunan kesehatan berbasis data untuk memperkuat Panca Daya Ketiga, yakni membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter.
Langkah itu mengemuka dalam rapat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (20/1), yang dipimpin Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Upaya ini berada dalam lokus Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB).
Rapat menyoroti capaian dan tantangan kesehatan daerah. Pemprov mencatat Umur Harapan Hidup (UHH) Sulbar naik dari 69,91 tahun pada 2020 menjadi 71,44 tahun pada 2025. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan derajat kesehatan, seiring penguatan layanan dasar, promotif, dan preventif. Namun, Pemprov menilai ketimpangan antarwilayah masih menuntut fokus pemerataan layanan.
Kepala DKPPKB Sulbar dr. Nursyamsi Rahim, memaparkan indikator yang perlu percepatan. Pada 2025, angka kematian ibu tercatat 36 kasus yang tersebar di enam kabupaten. Kasus tertinggi di Polewali Mandar dan Majene. Sementara itu, kematian bayi mencapai 326 kasus. Faktor dominan meliputi gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskular, serta berat badan lahir rendah dan prematuritas.
DKPPKB menilai situasi tersebut memerlukan penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kesiapsiagaan kegawatdaruratan, serta pembenahan sistem rujukan maternal dan neonatal agar lebih responsif.
Prevalensi Stunting
dr. Nursyamsi juga menyoroti stunting. Prevalensi stunting Sulbar pada 2025 tercatat 26,80 persen, masih melampaui target 26 persen. Kabupaten dengan angka tertinggi yaitu Majene 30,72 persen, Mamasa 30,30 persen, dan Mamuju 29,31 persen. Sementara Mamuju Tengah 19,59 persen serta Pasangkayu 21,07 persen sudah berada di bawah target.
“Data menunjukkan bahwa daerah dengan cakupan pengukuran balita yang tinggi cenderung memiliki prevalensi stunting lebih rendah. Ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan pengukuran balita,” ungkap dr. Nursyamsi.
Cakupan pengukuran balita (D/S) tingkat provinsi baru mencapai 75,38 persen. Angka ini masih di bawah target 85 persen. Belum ada satu pun kabupaten yang memenuhi target. Selain itu, persentase balita gizi kurang usia 6–59 bulan yang menerima makanan tambahan berbahan pangan lokal baru mencapai 20,3 persen.
Merespons temuan itu, DKPPKB Sulbar menyiapkan penguatan intervensi gizi terpadu, perluasan cakupan pengukuran balita, serta optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal. Strategi tersebut menjadi bagian percepatan penurunan stunting dan penguatan daya saing SDM Sulbar melalui Program Pastipadu.
