Dorongan Politik Menguat, Gubernur Sulbar Siap Fasilitasi Lahirnya Kabupaten Balanipa
Sulbar – Wacana pemekaran Kabupaten Balanipa kembali menguat. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyatakan kesiapan pemerintah provinsi memfasilitasi proses tersebut dengan syarat dokumen utama segera diperbarui dan diajukan secara resmi.
Pernyataan itu muncul saat Kongres Rakyat Balanipa Mandar yang berlangsung di Pondok Pesantren Modern Darul Mahfud, Desa Leko Padis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sabtu (4/4/2026).
SDK menegaskan posisi Balanipa bukan sekadar wacana administratif, melainkan memiliki legitimasi historis yang kuat.
“Sesungguhnya Balanipa ini adalah fakta, di mana sudah menjadi negara sebelum kemerdekaan sejak abad 17 di bawah kepemimpinan Raja I Manyambungi. Perjuangan kita hari ini untuk mengembalikan fakta,” kata Suhardi Duka.
Menurut dia, perjuangan pemekaran telah berlangsung panjang dan kini memasuki tahap krusial karena bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Ia mengingatkan, gelombang pemekaran terakhir terjadi pada 2013, termasuk pembentukan Mamuju Tengah.
SDK juga menilai peluang terbuka jika seluruh kekuatan daerah bersatu. Ia menyinggung sinergi antara Komite Aksi Pembentukan (KAP) Balanipa, kepala daerah, hingga jejaring politik di tingkat nasional sebagai modal penting.
“Saya lihat kita semua hadir di sini di mana ada semua tokoh, ada pejabat, ada pengusaha dan ada juga pejabat. Jadi nanti akan mudah mengurus di Jakarta,” ungkapnya.
Dukungan Pemerintah Provinsi Menguat
SDk menegaskan komitmen konkret pemerintah provinsi dalam tahapan administratif.
“Pemprov akan membantu jika naskah akademiknya sudah kadaluarsa segera diperbaharui dan dibawa ke provinsi, maka saya akan buat persetujuan gubernur dan bersama DPRD,” ucap SDK.
Kongres tersebut mempertemukan sejumlah aktor kunci. Mulai dari anggota DPR RI Ajbar Abdul Kadir, pimpinan DPRD Sulbar, kepala daerah lintas wilayah, hingga tokoh adat dan akademisi. Kehadiran mereka memperlihatkan konsolidasi politik yang mulai mengerucut.
Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud menyebut forum ini sebagai momentum penting dalam mendorong percepatan pemekaran.
“Ini adalah momen bersejarah bagi kita semua. Pemekaran itu sangat bagus suatu daerah karena bisa mempercepat pembangunan dan itu sudah dilalui Pak Gubernur yang sudah memekarkan Mamuju Tengah dan Pasangkayu,” kata Samsul.
Ia menilai kehadiran gubernur memberi sinyal kuat terhadap peluang realisasi Kabupaten Balanipa. Dukungan lintas tokoh dinilai memperbesar peluang lolos di tingkat pusat.
Sementara itu, Ketua KAP Balanipa, Mujirin M. Yamin menegaskan konsolidasi gerakan masyarakat terus menguat. Kongres berlangsung selama tiga hari dan menjadi puncak dukungan berbagai pihak.
“Alhamdulillah semua kegiatan berjalan lancar dan semua yang hadir memberikan respon positif baik Wakil Menteri sampai Gubernur dan Bupati. Semoga kita semua bersatu berjuang agar Kabupaten Balanipa terwujud,” harapnya.
Ia menekankan nilai historis dan potensi sumber daya sebagai dasar utama pemekaran.
“Makanya kita semua harus berjuang bersama, karena rohnya di situ. Apalagi di Balanipa memiliki sejarah dan sumber dayanya yang perlu dikembangkan,” tandasnya.
Rencana pembentukan Kabupaten Balanipa mencakup tujuh kecamatan, yakni Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Alu, Limboro, dan Tutar.
Dalam kongres tersebut, para pihak juga menandatangani prasasti komitmen sebagai bentuk dukungan politik dan sosial terhadap pemekaran wilayah tersebut.
