DPRD Sulbar Konsultasi Pengelolaan Kelompok Usaha Bersama ke Pemprov Sulsel
Makassar – Belum lama ini Komisi IV Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka konsultasi mengenai pengelolaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Kunjungan itu dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Dr. Marigun Rasyid bersama Anggota Komisi IV, Arif Daeng Mattemmu. Rombongan itu diterima oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulsel, St. Kurniawaty Bayupah beserta staf terkait.
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar berharap, melalui konsultasi ini, mereka dapat menyusun kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan KUBE.
“Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh para pelaku usaha kecil di daerah tersebut,” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, St. Kurniawaty menjelaskan berbagai langkah yang telah diambil Pemprov Sulses melalui Dinas Sosial terkait pelaksanaan program bantuan sosial, khususnya dalam peningkatan kapasitas fakir miskin.
Kata dia, kebijakan terbaru pemerintah Sulawesi Selatan tidak lagi menggunakan skema KUBE sebagai mekanisme utama pemberian bantuan sosial.
“Sebaliknya, bantuan sosial untuk usaha ekonomi produktif kini disalurkan melalui belanja barang atau belanja bantuan sosial lainnya, mengikuti perubahan aturan dalam Permensos Tahun 2019,” ungkap St. Kurniawaty.
Berbeda dengan Sulsel, Pemprov Sulbar masih menerapkan skema bantuan KUBE dalam bentuk bantuan sosial berupa uang tunai.
St. Kurniawaty menejelaskan, untuk daerah yang masih menggunakan model itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) dan petunjuk teknis (Juknis) yang jelas agar program tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, St. Kurniawaty juga menekankan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sebagai leading sector, tetapi juga didukung oleh 17 perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil).
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan bahwa bantuan KUBE yang diberikan oleh pemerintah setempat benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. (ADV)
