DPRD Sulbar Terima LHP BPK Soal Kepatuhan Belanja Daerah 2025
Mamuju – DPRD Sulbar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat terkait kepatuhan belanja daerah tahun anggaran 2025, Kamis (5/2).
Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto mendampingi Wakil Ketua DPRD dalam agenda penerimaan LHP tersebut. Penyerahan laporan berlangsung di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar dan disaksikan para kepala bagian.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan BPK untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Arianto menegaskan, kegiatan itu mencerminkan dukungan administratif dan kelembagaan DPRD untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Ia juga mengaitkan langkah itu dengan misi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim Mengga, termasuk peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui LHP tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah memakai hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi bersama.
Evaluasi itu diharapkan memperkuat kualitas pengelolaan anggaran dan menopang terwujudnya pemerintahan daerah yang baik di Sulawesi Barat.
