Ego Sektoral Mulai Luntur, Program Provinsi–Kabupaten Berjalan Serempak
Mamuju – Satu tahun kepemimpinan Suhardi Duka dan almarhum Salim S. Mengga (SDK–JSM) mulai meninggalkan jejak yang terukur.
Pemprov Sulawesi Barat menonjolkan satu perubahan kunci, yaitu pola pembangunan yang kini bergerak serempak, bukan berjalan sendiri-sendiri antara provinsi dan kabupaten.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menilai, sinergi program lintas wilayah mengikis ketimpangan dan menutup ruang ego sektoral.
Ia menyebut, pemerintahannya menyatukan arah pembangunan enam kabupaten agar program provinsi dan kabupaten berada pada jalur yang sama, sesuai kebutuhan lapangan.
“Tidak lagi terdengar di kabupaten bahwa provinsi adalah kabupaten yang ketujuh, sekarang antara kabupaten dengan provinsi menjadi satu dengan kebutuhan yang sama, yaitu membangun daerah dengan sebaik-baiknya,” jelas Suhardi Duka saat buka puasa bersama dan refleksi satu tahun kepemimpinan SDK – JSM yang digelar di Masjid Raya Suada Mamuju, Jumat 20 Februari 2026.
Pernyataan itu sekaligus menandai perubahan relasi kerja. Provinsi tidak lagi hadir sebagai “pesaing” program kabupaten, melainkan sebagai penguat.
Dalam praktiknya, penyelarasan program membuat perencanaan lebih rapi, sehingga belanja publik lebih terarah dan manfaatnya lebih cepat terasa warga.
Menariknya, klaim capaian itu muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Namun Suhardi menegaskan, ruang fiskal yang menyempit tidak otomatis mematikan program.
Ia menyebut pemerintah provinsi tetap menarik dukungan program dari pusat agar pembangunan tetap bergerak.
“Mungkin kita dipotong 300 Miliar, tapi dengan kemampuan lobi kita di Jakarta menurunkan 500 Milliar kembali, saya kira sama saja,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Suhardi memaparkan indikator kinerja selama setahun. Pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat 5,36 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 70,46 menjadi 71,16.
Sektor infrastruktur ikut mencatat perbaikan. Kondisi jalan provinsi meningkat dari 46,89 persen menjadi 49,77 persen. Angka kemiskinan turun dari 10,71 persen menjadi 10,18 persen. Ketimpangan turut membaik, dengan gini rasio turun dari 0,316 menjadi 0,308.
Pemprov juga mencatat indeks reformasi birokrasi pada angka 73,76 dengan kategori BB. Angka ini Pemprov sebut sebagai sinyal penguatan tata kelola pemerintahan selama periode SDK–JSM.
