Ekonomi Sulbar Tak Boleh Ambigu, Harus Memilih antara Pertanian dan Pertambangan
Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) melempar peringatan yang jarang terdengar dalam forum pemerintahan. Sulbar harus memilih arah ekonomi, bukan merawat ambiguitas.
Ia menempatkan pertanian modern sebagai jalur utama. Tidak lain karena lebih dekat pada kepentingan rakyat. Sementara pertambangan ia sebut membawa risiko pengurasan sumber daya dan kerusakan lingkungan.
“Sulawesi Barat punya dua potensi besar: pertanian dan pertambangan. Tapi kalau kita memilih pertambangan, sumber daya akan terkuras dan risiko lingkungan besar. Kalau kita memilih pertanian, itu berpihak pada rakyat,” ucap SDK.
Pernyataan itu muncul saat Rapat Kerja Daerah Pemprov Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (20/1). Forum ini melibatkan pemerintah kabupaten se-Sulbar. Para bupati, wakil bupati, sekda, dan kepala OPD enam kabupaten mengikuti secara virtual bersama jajaran OPD Pemprov.
SDK memulai argumen dari “pelajaran Tiongkok”. Ia menilai kebangkitan ekonomi Tiongkok lahir dari kombinasi peran negara yang kuat, kolaborasi cepat, dan kebijakan pragmatis. Ia mengingatkan, pada 1978 Tiongkok lebih miskin daripada Indonesia. Namun kini menjadi kekuatan global dan menjadi ancaman ekonomi dunia, termasuk Amerika Serikat.
Ia membandingkan model ekonomi Barat dan Tiongkok. Menurutnya, Barat mengandalkan ekonomi pasar dengan peran negara yang lebih kecil. Mesin utama bergerak lewat moneter, fiskal, dan korporasi. Ia menyorot Amerika Serikat yang kuat karena dominasi dolar.
“Amerika Serikat kuat karena moneternya. Hampir seluruh dunia memegang dolar. Kalau kekurangan, mereka tinggal mencetak uang. Tapi konsekuensinya, utang mereka juga sangat besar,” jelasnya.
Politis ini menilai Tiongkok mengambil jalur berbeda. Negara memimpin kebijakan industri, mengelola BUMN, serta mengarahkan intervensi fiskal dan moneter. Pemerintah daerah mendapat ruang besar mendorong pertumbuhan, sementara sistem politik tetap tersentralisasi.
Ia mengutip prinsip Deng Xiaoping untuk menegaskan logika pragmatis itu.
“Tidak masalah kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.” kata SDK.
Kolektifitas dan Perencanaan Jadi Kekuatan
Ia juga menekankan budaya kolektif dan perencanaan jangka panjang sebagai kekuatan yang membuat kebijakan cepat menjadi tindakan. Ia menyorot kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah yang menurutnya berjalan sangat cepat.
“Tiongkok membangun kolaborasi erat antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan dan aksi lapangan berjalan sangat cepat. Bahkan, aturan yang menghambat investasi bisa diubah dalam semalam,” terangnya.
SDK menambahkan, faktor budaya menabung yang ia sebut mencapai sekitar 30 persen dari pendapatan. Ia membandingkan dengan Amerika Serikat sekitar 5 persen dan Indonesia sekitar 2,5 persen. Dalam pandangannya, tingkat tabungan ikut menentukan kekuatan pembiayaan pembangunan.
SDK lalu mengaitkan pelajaran itu dengan Sulbar. Ia menilai pertanian dapat menjadi fondasi ekonomi daerah, tetapi hanya jika Sulbar mengubah cara produksi dan tata niaga. Ia menolak pertanian tradisional yang menurutnya “memelihara kemiskinan”.
Strategi yang ia dorong mencakup peningkatan indeks pertanaman, penguatan pola inti-plasma, hilirisasi industri, pengembangan UMKM modern, serta pembentukan rantai perdagangan dan jasa yang terintegrasi.
“Sebanyak 46 persen PDRB Sulawesi Barat ditopang sektor pertanian. Maka pertanian harus menjadi fondasi ekonomi daerah, diperkuat dengan hilirisasi industri, kawasan ekonomi khusus, dan UMKM sebagai instrumen inklusi ekonomi,” tandas SDK.
