Gubernur Sulbar Pimpin Raker RKPD 2027, Dorong Investasi dan Perkuat Mitigasi Bencana
Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin Rapat Kerja Pimpinan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Agenda tersebut berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 Maret 2026.
Rapat kerja ini menghadirkan para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Forum tersebut bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Suhardi Duka menyoroti tekanan terhadap keuangan negara. Ia menilai ketergantungan impor minyak memberi dampak besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kebutuhan minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara kemampuan produksi dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Kondisi tersebut memaksa pemerintah memenuhi sekitar 1 juta barel per hari melalui impor.
“Kondisi APBN kita sangat tertekan. Jika harga minyak naik dari 80 dolar menjadi 100 dolar per barel, maka ada tambahan kebutuhan anggaran yang sangat besar. Ini yang membuat pemerintah harus melakukan efisiensi,” ujar Suhardi Duka.
Ia memprediksi kebijakan efisiensi anggaran masih berlanjut hingga 2027. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menyiapkan strategi pembangunan yang adaptif dan efisien.
Dalam forum tersebut, Suhardi Duka juga menegaskan pentingnya peningkatan investasi daerah. Ia menyebut investasi sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus pencipta lapangan kerja.
Saat ini, realisasi investasi Sulawesi Barat masih berada di bawah target. Capaian investasi tercatat sekitar 9 persen, sementara target mencapai 24 persen.
“Target investasi kita sekitar 24 persen, tetapi realisasinya baru sekitar 9 persen. Ini sangat rendah. Untuk tahun 2027 kita harus berupaya mencapai target bahkan bisa meningkat jauh lebih tinggi,” tegasnya.
Suhardi Duka optimistis angka investasi dapat meningkat. Sejumlah investor mulai menunjukkan minat, termasuk pada sektor sumber daya alam yang tengah memasuki proses tender.
Selain investasi, Gubernur juga mengingatkan pentingnya penguatan mitigasi bencana. Risiko bencana, menurutnya, masih memengaruhi capaian indikator pembangunan daerah.
Ia menyebut indikator pembangunan daerah saat ini berada di kisaran 91 persen.
“Jika investasi meningkat dan mitigasi risiko bencana diperbaiki, indikator itu bisa naik menjadi 95 bahkan mendekati 100 persen,” jelasnya.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan program pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional. Setiap program harus memiliki indikator yang jelas serta terukur.
Ia juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan pada tingkat kabupaten yang masih perlu peningkatan, termasuk indikator demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Suhardi Duka mengingatkan agar perangkat daerah tidak menetapkan target kinerja secara manipulatif atau terlalu rendah hanya agar mudah tercapai.
“Kalau membuat target jangan dibuat terlalu rendah hanya supaya pasti tercapai. Target harus realistis dan menantang agar kinerja pemerintah bisa benar-benar meningkat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti tantangan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Regulasi itu mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.
Saat ini, komposisi belanja pegawai pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar masih berada di kisaran 34 persen. Kondisi ini menuntut strategi penyesuaian komposisi belanja tanpa mengganggu pelayanan publik.
Pada akhir arahannya, Gubernur menegaskan target pembangunan daerah tahun 2027 tetap bersifat optimistis. Fokus utama terletak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen pada 2027. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan sekitar 1 persen setiap tahun.
Tingkat kemiskinan diproyeksikan berada pada kisaran 8,8 hingga 8,1 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 2,2 hingga 2,13 persen.
Menurut Suhardi Duka, pencapaian target tersebut sangat bergantung pada peningkatan investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru.
“Investasi adalah kunci untuk membuka lapangan kerja. Jika investasi meningkat, maka pengangguran bisa ditekan dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat,” pungkasnya.
