Gubernur Sulbar Satukan Langkah TPID Hadapi Inflasi di Momen Ramadan dan Idulfitri
Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi, Selasa, 10 Maret 2026.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka memimpin langsung pertemuan tersebut. Seluruh perwakilan enam pemerintah kabupaten se-Sulbar turut hadir.
Pertemuan ini menjadi forum penguatan kolaborasi antar daerah dalam menjaga stabilitas harga. Terutama menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.
Forum tersebut mengangkat tema “Kolaborasi dan Sinergi TPID Sulbar Menjaga Stabilitas Harga pada Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.”
Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan, pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Inflasi berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, arah pembangunan ekonomi Sulbar bergerak melalui dua arus utama. Pemerintah memperkuat sektor unggulan daerah sekaligus mendorong pengembangan industri pengolahan serta UMKM.
“Ekonomi Sulbar kita rancang dalam dua arus utama. Pertama, memperkuat sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menyumbang sekitar 46 persen terhadap PDRB.
Kedua, mengombinasikannya dengan industri pengolahan dan UMKM agar nilai tambah produk meningkat,” ujar Suhardi Duka.
Ia menjelaskan, sebagian besar komoditas daerah selama ini masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Komoditas tersebut antara lain CPO, biji kakao, serta jagung.
Melalui pengembangan industri pengolahan, pemerintah berharap nilai ekonomi komoditas tersebut meningkat. Langkah itu juga memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Meski industri pengolahan berskala besar belum berkembang secara optimal, pemerintah tetap mendorong peran UMKM. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi daerah bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat.
“Kita ingin ekonomi Sulbar benar-benar menjadi ekonomi rakyat. Bukan hanya dikendalikan investasi besar, meskipun kita tetap berharap investasi besar juga masuk ke daerah ini,” jelasnya.
Suhardi Duka juga menyoroti pentingnya menjaga inflasi pada tingkat terkendali. Hampir seluruh negara menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini.
“Runtuhnya satu negara bisa dimulai dari inflasi yang tinggi. Inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang tadinya mampu membeli 10, karena inflasi hanya mampu membeli 5,” ungkap Suhardi Duka.
Ia menambahkan, inflasi nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari inflasi yang terjadi di berbagai daerah. Karena itu, pengendalian inflasi tingkat daerah memiliki peran strategis.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan perkembangan ekonomi Sulbar dalam dua tahun terakhir. Tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan.
Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat sebesar 4,7 persen. Angka ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,3 persen.
“Artinya saat itu kita belum berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan bisa dikatakan menjadi beban karena pertumbuhan kita lebih rendah dari nasional,” ujarnya.
Namun pada 2025, ekonomi Sulbar tumbuh hingga 5,36 persen. Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,11 persen.
“Ini menunjukkan kita sudah mulai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun kontribusinya masih kecil,” tutur Suhardi Duka.
Melalui forum HLM TPID ini, Pemprov Sulbar berharap sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten semakin kuat.
Langkah strategis pengendalian inflasi serta penjagaan pasokan kebutuhan pokok diharapkan semakin terkoordinasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
