Gubernur Sulbar Tekan OPD Benahi Layanan Kesehatan, SDM Jadi Kunci
Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menuntut perbaikan layanan kesehatan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam rapat koordinasi bersama seluruh OPD, Rabu (25/3/2026).
Pemerintah provinsi menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas di tengah tekanan fiskal dan dinamika ekonomi. Rapat yang berlangsung di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar itu dipimpin langsung Suhardi Duka bersama Sekretaris Daerah Junda Maulana. Seluruh kepala OPD hadir untuk menyelaraskan arah kebijakan, terutama pada layanan dasar masyarakat.
Suhardi Duka menegaskan, kinerja birokrasi harus bertumpu pada semangat kerja keras, termasuk dalam memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Yang pertama kita kembali mengangkat semangat untuk kerja keras, termasuk dalam memastikan layanan dasar seperti kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Suhardi Duka.
Ia mengingatkan, tekanan ekonomi global dan nasional berpotensi mengganggu stabilitas pembiayaan sektor kesehatan. Kondisi itu, kata dia, perlu diantisipasi sejak awal agar kualitas layanan tidak menurun.
“Isu-isu nasional dan global harus kita cermati bersama, karena akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjaga kualitas layanan kesehatan,” jelasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, memastikan kesiapan jajarannya mempercepat program prioritas. Fokus diarahkan pada penguatan layanan dasar, penanganan penyakit menular, serta pendekatan promotif dan preventif.
“Kami siap mengoptimalkan layanan kesehatan, memperkuat deteksi dini penyakit, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan merata,” ujarnya.
Ia menambahkan, program strategis seperti penurunan stunting, dukungan Makan Bergizi Gratis, jaminan kesehatan, Cek Kesehatan Gratis, hingga penanganan Tuberkulosis (TBC) menjadi perhatian serius. Seluruh indikator kesehatan ditargetkan mengalami percepatan capaian.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar juga menyiapkan langkah penguatan fiskal melalui penyusunan regulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini diharapkan memberi ruang pembiayaan yang lebih stabil bagi sektor kesehatan.
Rapat turut membahas penguatan SDM kesehatan, termasuk penataan tenaga PPPK dan pejabat struktural. Pemerintah provinsi menilai, kualitas layanan sangat bergantung pada kesiapan tenaga dan tata kelola organisasi.
