Harga Ikan Sulbar Jomplang, DKP Sulbar Bergerak Redam Gejolak
Mamuju – Harga ikan di Sulawesi Barat pada Januari 2026 bergerak tidak seragam antar kabupaten. Pasangkayu dan Mamuju Tengah cenderung mencatat harga lebih tinggi, sementara Polewali Mandar dan Majene relatif lebih rendah.
Disparitas ini ikut memengaruhi inflasi daerah karena ikan termasuk komoditas yang berkontribusi pada pergerakan harga pangan.
Data pemantauan Januari 2026 menunjukkan ikan kembung menjadi salah satu yang paling menonjol. Harga tertinggi tercatat di Pasangkayu Rp57.000/kg, sedangkan harga terendah muncul di Polewali Mandar Rp40.000/kg.
Komoditas lain juga memperlihatkan pola serupa. Tuna tertinggi di Pasangkayu Rp58.000/kg, bandeng tertinggi di Mamuju Rp46.250/kg, dan layang tertinggi di Mamuju Tengah Rp53.333/kg.
Pemprov Sulbar memperkuat pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan fokus pemantauan pangan strategis, termasuk komoditas perikanan. Pergerakan harga ikan menjadi perhatian karena langsung berkaitan dengan daya beli masyarakat.
Pasangkayu dan Mateng Cenderung Tinggi
Pada Januari 2026, Pasangkayu mencatat harga tertinggi untuk beberapa komoditas:
-
Cakalang Rp45.000/kg
-
Kembung Rp57.000/kg
-
Tongkol Rp45.000/kg
-
Tuna Rp58.000/kg
Sementara itu, Mamuju Tengah berada pada lapis atas untuk beberapa komoditas, seperti layang Rp53.333/kg dan tuna Rp53.333/kg. Sebaliknya, Polewali Mandar dan Majene beberapa kali muncul sebagai wilayah dengan harga lebih rendah, seperti kembung Rp40.000/kg di Polewali Mandar dan tongkol Rp35.000/kg di Majene.
Mengapa Harga Berbeda Tajam?
Perbedaan harga antar wilayah muncul dari kombinasi faktor produksi dan distribusi. Kondisi cuaca dan musim tangkap memengaruhi pasokan harian. Biaya melaut—BBM, es balok, logistik, perawatan alat—mendorong harga pokok. Biaya angkut juga menentukan, terutama pada wilayah dengan akses infrastruktur terbatas. Rantai pemasaran yang panjang memperlebar margin dari nelayan ke konsumen. Saat pasokan menipis dan permintaan tetap tinggi, harga naik lebih cepat.
Data Harga Jadi Alarm Dini Inflasi
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Safaruddin menegaskan pentingnya data harga yang terbuka dan akurat untuk respons cepat pemerintah. “Penyediaan data harga yang transparan dan berbasis lapangan sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat merespons lebih cepat ketika terjadi gejolak harga,” ujar Safaruddin.
Ia menilai data harga bukan sekadar laporan, tetapi alat kendali: pemerintah bisa membaca gejala lonjakan, lalu merumuskan langkah yang tepat sebelum harga terlanjur liar. Informasi itu juga menjadi rujukan nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat.
Rantai Dingin hingga Digitalisasi Arah Solusi
Untuk menekan disparitas dan menjaga stabilitas, DKP mendorong penguatan pasokan dan efisiensi distribusi. Langkah yang mengemuka meliputi pengembangan budidaya sebagai penopang saat hasil tangkapan turun, perluasan fasilitas rantai dingin seperti cold storage dan ice plant, serta distribusi antarwilayah dari daerah surplus ke daerah defisit.
DKP juga menyorot efisiensi biaya operasional nelayan melalui akses BBM bersubsidi dan dukungan sarana tangkap, ditopang digitalisasi sistem informasi harga dan produksi agar pasar lebih transparan.
Jika kebijakan lintas kabupaten bergerak serempak, Pemprov Sulbar berharap harga ikan lebih terkendali, tekanan inflasi menurun, dan kesejahteraan nelayan serta daya beli masyarakat ikut menguat.
