Harga Pangan Bergejolak di Penghujung Tahun, Bapperida Sulbar Perkuat Upaya Antisipasi
Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat masuk peringkat 12 nasional dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan persentase 3,64.
Pemerintah Provinsi Sulbar kini tengah berpacu dengan waktu guna meredam lonjakan harga yang mulai meroket di penghujung tahun ini.
Bapperida Sulbar bergerak cepat merespons kondisi ini melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar secara virtual, Senin (15/12/2025). Pertemuan ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan ajang evaluasi tajam menyusul “sentilan” dari Pemerintah Pusat terkait lemahnya perencanaan daerah dalam membaca dinamika pasar.
Berdasarkan data terbaru, kenaikan IPH Sulbar dipicu oleh tiga komoditas utama: daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Ironisnya, di saat komoditas tersebut melonjak, harga beras justru tercatat mengalami penurunan.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, mengungkapkan bahwa lonjakan ini harus dijawab dengan aksi nyata, bukan sekadar teori. Mengutip arahan tegas Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, Saleh menegaskan bahwa cuaca bukan lagi alasan klasik yang bisa diterima.
“Lonjakan harga ekstrem seringkali bukan karena alam, tapi cermin lemahnya perencanaan dan pengendalian di daerah. Kita dituntut punya ‘kemauan kuat’ untuk membaca pola historis pasar,” ujar Saleh mengutip arahan pusat.
Menanggapi tantangan tersebut, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga, Bapperida berkomitmen melakukan “bedah total” terhadap sistem pengendalian inflasi.
“Kita akan pastikan perencanaan jauh lebih tajam dan berbasis data. Tidak ada lagi program yang jalan sendiri-sendiri; semuanya harus terintegrasi lintas sektor untuk melindungi daya beli rakyat Sulbar,” tegas Darwis.
Selain urusan dapur, Rakor ini juga menyoroti ambisi besar Program 3 Juta Rumah. Pemerintah Pusat mendesak Sulbar untuk segera memberikan insentif nyata bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program ini dipandang sebagai “senjata ganda”—selain menyediakan hunian layak, pembangunan rumah secara masif akan menjadi penggerak ekonomi sektor riil yang mampu membantu mengendalikan inflasi dari sisi pertumbuhan investasi daerah.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa perencanaan yang disusun mampu dieksekusi menjadi solusi nyata di lapangan, sebelum harga-harga di pasar semakin tak terkendali.
