Integrasi Enam Layanan, Strategi Baru Sulbar Perkuat Peran Posyandu
Sulbar — Ketua Tim Pembina Posyandu Sulawesi Barat, Ny. Harsinah Suhardi, mendorong transformasi posyandu menjadi pusat layanan terpadu berbasis masyarakat.
Ia menekankan integrasi enam layanan dasar sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Dorongan itu ia sampaikan dalam Sosialisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelola Posyandu Era Baru yang berlangsung di Hotel Matos, Mamuju, Minggu (5/4).
“Posyandu harus mampu menghadirkan pelayanan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Integrasi enam layanan dasar ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” ujarnya.
Ia menegaskan, peran posyandu tidak lagi sebatas layanan kesehatan ibu dan anak. Posyandu kini harus mengintegrasikan enam sektor layanan, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial.
Menurutnya, pendekatan terpadu ini akan memperkuat posisi posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka kegiatan tersebut yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim.
Nursyamsi menilai transformasi posyandu menjadi langkah penting untuk mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan mutu layanan kesehatan.
“Posyandu kini menjadi pusat layanan dasar yang membutuhkan penguatan kapasitas kader, tata kelola yang baik, serta dukungan lintas sektor. Ini menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” ungkapnya.
Kegiatan yang digagas Dinas Sosial, P3APMD Sulbar ini berlangsung selama dua hari sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.
Pemerintah daerah menargetkan penguatan fungsi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu agar mampu mengoordinasikan layanan lintas sektor secara efektif. Langkah ini sekaligus mempercepat integrasi program pembangunan berbasis masyarakat.
