Kaltim Kepincut Strategi Sulbar Pacu Pendapatan Pajak Air Permukaan, Siapkan Replikasi Skema Pengeloaan
Sulbar — Keberhasilan Sulawesi Barat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Air Permukaan (PAP) menarik perhatian Kalimantan Timur.
Dari semula Rp300 juta, penerimaan melonjak hingga sekitar Rp11 miliar per tahun. Kaltim kini bersiap mengadopsi pola serupa dan mendorongnya ke tingkat nasional.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka menerima kunjungan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Sabtu (28/3). Pertemuan tersebut fokus membedah strategi peningkatan PAD berbasis sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit.
Rudy menilai pendekatan Sulbar memberi contoh konkret dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah. Ia menyebut sejumlah daerah mulai mengikuti langkah tersebut.
“Optimalisasi PAP yang dilakukan Sulawesi Barat ini sudah mulai diadopsi oleh beberapa daerah, salah satunya Sumatera Barat,” ungkap Rudy.
Lonjakan PAD Tak Instan
Suhardi Duka menjelaskan lonjakan penerimaan tidak terjadi secara instan. Pemerintah provinsi mengubah pendekatan dengan menjalin komunikasi langsung ke level pusat, khususnya dengan pemilik perusahaan, bukan hanya manajemen di daerah. Strategi ini dipadukan dengan penyesuaian regulasi agar tetap selaras dengan ketentuan nasional.
“Bayangkan, dari Rp300 juta menjadi Rp11 miliar. Bagi kami di Sulbar, ini sudah sangat besar,” ujar Suhardi.
Ia menegaskan optimalisasi dilakukan dengan memperkuat dasar hukum melalui penyesuaian aturan daerah yang mengacu pada regulasi Kementerian Pekerjaan Umum.
Di sisi lain, potensi PAP di Kalimantan Timur dinilai jauh lebih besar. Saat ini Kaltim baru mencatat sekitar Rp15 miliar per tahun, meski memiliki 112 perusahaan sawit dengan produksi tandan buah segar mencapai 21 juta ton. Sementara Sulbar hanya memiliki 16 perusahaan dengan produksi sekitar 345 ribu ton per tahun.
Melihat kesenjangan tersebut, Rudy berencana membawa skema optimalisasi PAP Sulbar ke forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Ia mendorong adanya formulasi bersama agar kebijakan pajak air permukaan dapat berlaku lebih seragam.
“Ini adalah inisiasi dari Sulawesi Barat. Sekali lagi terima kasih, Pak Gubernur Sulawesi Barat, atas ilmunya dan masukannya yang akan benar-benar menjadi amal jariyah. Karena akan bisa diadopsi oleh seluruh provinsi se-Indonesia,” jelasnya.
Langkah ini menempatkan Sulbar sebagai rujukan baru dalam pengelolaan PAD berbasis potensi sumber daya. Jika skema tersebut meluas, kontribusi sektor PAP berpeluang menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah secara nasional.
