Kanal Digital OPD Sulbar Masuk Penilaian TPP, Transparansi dan Kualitas Informasi Jadi Catatan Penting
Sulbar – Penilaian kanal digital Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulawesi Barat memantik respons. Sejumlah OPD menyampaikan masukan atas hasil evaluasi website dan media sosial yang KominfoSS Sulbar lakukan.
Isunya tentu bukan sekadar skor. Penilaian itu ikut terhubung dengan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menjadi salah satu indikator pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mencatat masukan tersebut sebagai sinyal penting. OPD, kata dia, mulai memberi perhatian serius pada pengelolaan kanal informasi digital. Ia menilai perhatian itu positif karena menguatkan peran humas perangkat daerah sebagai ujung tombak komunikasi publik.
“Bagi kami, masukan dari OPD merupakan bentuk perhatian bersama dalam mendorong keaktifan agen-agen kehumasan perangkat daerah. Artinya, ada kesadaran bahwa kanal digital ini penting,” ujarnya.
Ridwan menekankan, optimalisasi website dan media sosial OPD tidak boleh berhenti pada pemenuhan indikator administrasi. Kanal digital, menurut dia, berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menyampaikan program prioritas pemerintah daerah secara cepat dan terukur, termasuk Program Pancadaya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Dalam praktiknya, publik menilai pemerintah bukan hanya dari program, tetapi juga dari cara pemerintah membuka data, menjelaskan kinerja, serta merespons kebutuhan informasi. Karena itu, Ridwan mendorong publikasi yang konsisten dan terstruktur. Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan sekaligus memperbesar ruang transparansi dan akuntabilitas.
“Atas berbagai masukan yang disampaikan OPD, tentu akan kami evaluasi kembali. Kami berterima kasih atas partisipasi aktif dan kritik konstruktif yang diberikan,” tambahnya.
Ridwan memastikan KominfoSS akan menyempurnakan metode penilaian kanal informasi digital. Targetnya jelas: indikator lebih objektif, lebih terukur, dan lebih mudah dipahami seluruh OPD. Dengan begitu, evaluasi tidak memicu tafsir beragam, serta tetap mendorong tujuan utama—peningkatan kualitas layanan informasi publik secara nyata.
