Kejar 10 Besar Nasional, Kominfo Sulbar Perkuat Transformasi Digital, SPBE Harus Nyambung dan Lapor SPAN Wajib Responsif
Mamuju – Ambisi masuk 10 besar nasional tidak bisa bertumpu pada slogan. Pemprov Sulbar mulai menekan pedal transformasi digital dengan target yang jelas. Sistem terintegrasi, data valid, dan pengaduan publik yang benar-benar bergerak sampai tuntas.
Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian (Kominfo SS) Pemprov Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan arah itu saat menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut perbaikan kinerja OPD yang dipimpin Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana. Pertemuan berlangsung di Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (18/2/2026).
Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi percepatan program prioritas berbasis digital yang masuk dalam misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Ridwan menilai, Kominfo SS tidak cukup hanya memastikan jaringan hidup dan aplikasi berjalan. Peran utama mereka, kata dia, harus mengawal transformasi digital pemerintahan agar terukur dan terintegrasi.
Ia menyebut beberapa agenda strategis yang menjadi fokus, mulai dari penguatan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), optimalisasi Lapor SPAN, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
SPBE Fondasi Layanan Digital
Ridwan menilai Arsitektur SPBE menjadi fondasi agar layanan digital Pemprov Sulbar tidak bergerak masing-masing. Integrasi sistem, menurutnya, mencegah tumpang tindih aplikasi, memperkuat keamanan data, serta mempercepat layanan publik. Ia mengingatkan, digitalisasi tanpa arsitektur yang kuat hanya melahirkan “pulau-pulau aplikasi” yang mahal, sulit diawasi, dan berpotensi memperlambat pelayanan.
Pada sisi lain, Ridwan menyorot penguatan Lapor SPAN. Kanal pengaduan dan pelaporan masyarakat tersebut harus responsif dan terkoneksi langsung dengan perangkat daerah terkait. Ia menekankan, pengelolaan aduan tidak boleh berhenti pada pencatatan. Pemerintah harus mendorong tindak lanjut yang terukur agar kepercayaan publik ikut naik.
Sementara itu, peningkatan Indeks Pembangunan Statistik menjadi penopang kebijakan berbasis data. Ridwan menilai tata kelola data sektoral perlu pembenahan, termasuk standardisasi metadata dan sinkronisasi lintas OPD. Menurut dia, era kebijakan berbasis asumsi harus berakhir.
“Ke depan, kebijakan tidak lagi berbasis asumsi. Semua harus berbasis data yang valid dan terverifikasi,” ujarnya.
Ridwan menegaskan Kominfo SS akan mengawal seluruh agenda digital agar sejalan dengan visi pembangunan daerah. Ia menilai transformasi digital bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan strategi memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan warga.
Ia juga menyampaikan komitmen Kominfo SS untuk mengoptimalkan pelaporan dalam rangka evaluasi nasional pada berbagai aspek, mulai dari transformasi digital, komunikasi publik, satu data, hingga keamanan siber.
“Komitmen itu akan dilaksanakan melalui penguatan komitmen pimpinan, koordinasi antar OPD dan pembentukan tim kerja yang berkualitas khususnya pada aspek pelaporan. Penyajian laporan mesti sesuai realisasi dilapangan, tersusun rapih dan disampaikan tepat waktu,” kata Ridwan.
Ridwan menutup dengan penekanan pada kolaborasi. Menurut dia, target kinerja Pemprov Sulbar masuk 10 besar nasional akan tercapai jika pelaporan rapi, kerja lintas OPD solid, dan seluruh program digital bergerak dalam satu arah.
