Kerja Sama Sulbar–Mateng Dimulai dari Fleksi, Plaltform Digital Kontrol Kinerja ASN
Mateng – Diskominfo SP Sulbar membuka akses pemakaian aplikasi Flexible Working Arrangement (Fleksi) kepada Pemkab Mamuju Tengah untuk dorongan digitalisasi dan efisiensi kerja aparatur.
Kerja sama itu mengikat Diskominfo SP dan Pemkab Mateng dalam replikasi aplikasi Fleksi. Kepala Diskominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar dan Kepala Diskominfo Mateng, Hajai menandatangani perjanjian tersebut, Selasa (13/1).
Ridwan menilai Fleksi sebagai alat kendali kinerja ASN, bukan sekadar sistem presensi. Aplikasi ini mewajibkan laporan aktivitas harian sehingga produktivitas pegawai tetap terpantau meski bekerja dari lokasi berbeda.
“Kami sudah berkomunikasi sebelumnya dan menyepakati uji coba di beberapa OPD. Ternyata responsnya sangat baik. Fleksi tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi presensi, tetapi juga mewajibkan adanya laporan kinerja harian minimal satu aktivitas. Sehingga ASN yang bekerja dari mana saja tetap terpantau produktivitasnya,” kata Ridwan.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Mateng memperoleh kewenangan penuh untuk mengelola Fleksi. Pemerintah kabupaten dapat menanamkan sistem pada server sendiri dan mengembangkan fitur sesuai kebutuhan.
“Kami tentu mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kominfo tidak bisa bekerja sendiri, SPBE harus didukung seluruh OPD agar indeksnya meningkat,” tegas Ridwan.
Ia menegaskan konsep berbagi pakai aplikasi sebagai strategi efisiensi anggaran. Pemprov Sulbar memilih berbagi sistem ketimbang memaksa daerah membangun aplikasi baru yang menyedot biaya besar. Untuk Fleksi, Mamuju Tengah menjadi daerah pertama yang mereplikasi aplikasi tersebut.
Sekretaris Daerah Mamuju Tengah Litha Febriani menyebut Fleksi sejalan dengan rencana penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN setiap Kamis dan Jumat mulai 2026.
“Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan tuntutan efisiensi, kami meminta dukungan Pemprov Sulbar untuk berbagi pakai aplikasi Fleksi. Setelah kami pelajari, aplikasi ini sangat mendukung pelaksanaan WFA,” ungkap Litha.
Pemkab Mamuju Tengah merencanakan uji coba WFA pada 22–23 Januari 2026 selama tiga bulan. Evaluasi akan mengukur apakah pola kerja fleksibel mampu menjaga, bahkan meningkatkan, kinerja ASN tanpa mengorbankan pelayanan publik.
