Kesbangpol Sulbar Perketat Verifikasi Bantuan Parpol, Cek Faktual hingga ke Kantor Partai
Sulbar — Kesbangpol Sulawesi Barat memperketat seleksi proposal bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2026 dengan verifikasi berlapis. Mulai dari dokumen hingga pengecekan langsung ke sekretariat partai.
Tim Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) meneliti setiap proposal di kantor Kesbangpol Sulbar, Selasa (31/3/2026). Pemeriksaan tidak berhenti pada administrasi, tetapi berlanjut ke verifikasi faktual untuk memastikan kesesuaian kondisi lapangan.
Petugas mendatangi kantor partai politik guna memeriksa sarana prasarana serta keabsahan dokumen sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Langkah ini menegaskan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik.
Kepala Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, menegaskan supervisi menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas pengelolaan bantuan parpol.
“Supervisi proposal bantuan keuangan parpol ini dilakukan untuk memastikan dana publik yang disalurkan digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Darwis.
Ia menilai penguatan tata kelola partai politik harus dimulai dari transparansi dan kepatuhan regulasi. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan kualitas demokrasi daerah.
Kebijakan ini juga mengikuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang menekankan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Pemerintah ingin memastikan bantuan parpol tidak sekadar tersalur, tetapi benar-benar berdampak.
Selain pengawasan, Kesbangpol juga mengedepankan pendampingan. Langkah ini bertujuan membangun partai politik yang lebih profesional dan bertanggung jawab.
Penguatan sistem ini diharapkan menciptakan ekosistem politik yang sehat, sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
