Legislator Sulbar Minta Pemangku Kepentingan Bergerak Serentak Perbaiki Indeks Demokrasi
Mamuju – Komisi I DPRD Sulbar mendorong perbaikan kualitas demokrasi daerah lewat penguatan partisipasi politik, transparansi pemerintahan, dan peran aktif lintas OPD.
Dorongan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bidang politik. Kegiatan ini digelar Badan Kesbangpol Sulbar di Hotel Berkah, Kamis (12/2).
Anggota Komisi I DPRD Sulbar, M. Khalil Qibran tampil sebagai narasumber utama. Peserta FGD berasal dari perwakilan OPD, akademisi, perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Khalil menilai IDI berperan penting sebagai alat ukur kualitas demokrasi di daerah. Ia menekankan perlunya kerja bersama agar setiap indikator yang masih lemah mendapat intervensi program yang jelas.
“Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting dalam mengukur kualitas demokrasi di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan di setiap indikator,” ujar Khalil.
Khalil juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, peningkatan literasi politik, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Ia menegaskan DPRD siap mendukung program peningkatan IDI, namun meminta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami sebagai lembaga DPRD yang masuk dalam kategori pengawas dan penganggaran serta legislatif mendukung penuh program ini karena Pak Gubernur melihat, bahwa indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi Barat ini harus naik. Tapi, kita lihat juga bahwa indikator ini harus didukung dengan sosialisasi yang intens kepada masyarakat” terangnya.
Menurut Khalil, pendidikan politik harus menjangkau warga secara konsisten. Ia menyebut sejumlah kanal yang selama ini DPRD gunakan untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat pemahaman politik publik.
“Kita lihat bahwa banyak pelaku politik yang sampai hari ini terus terjun kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan politik. Salah satunya di DPR ini kita lakukan di hearing dialog maupun di reses,” kata Khalil.
Di sisi lain, Khalil meminta FGD tidak berhenti pada pemetaan masalah. Ia mendorong keluarnya solusi konkret yang melibatkan seluruh perangkat daerah, bukan hanya Kesbangpol, agar perbaikan indikator IDI berjalan terukur dan tepat sasaran.
“Di FGD ini perlu ada solusi konkret yang keluar dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat ini di dalam sumber daya manusianya yaitu peran aktif dari masing-masing OPD. Bukan cuma Kesbangpol saja, ada Infokom, ada Baperida, terus ada Biro Hukum yang harus memaksimalkan target masalah capaian indikator di tahun 2024,” tandasnya.
Sementara itu, Kesbangpol Sulbar menyatakan FGD bertujuan menjaring masukan, saran, dan rekomendasi strategis dari berbagai unsur untuk memperkuat perencanaan program peningkatan demokrasi di Sulawesi Barat.
FGD ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, selaras dengan agenda pembangunan pemerintah provinsi.
