Pemprov-Pemkab Satukan Arah Pembangunan di Tengah Tekanan Fiskal
Mamuju – Pemprov Sulbar menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten se-Sulbar.
Forum ini menyatukan program lintas pemerintahan di tengah tekanan fiskal 2026. Rakerda berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (20/1).
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka memimpin rapat. Para bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta kepala OPD dari enam kabupaten mengikuti secara virtual. Tenaga ahli gubernur dan kepala OPD Pemprov Sulbar juga hadir.
Sekda Sulbar, Junda Maulana melaporkan keterlibatan enam kabupaten. Pemkab Mamuju hadir lengkap secara virtual bersama bupati, wakil bupati, sekda, dan kepala OPD. Majene dan Polewali Mandar juga hadir lengkap. Mamasa diwakili bupati, sekda, dan kepala OPD.
Pasangkayu diwakili wakil bupati dan kepala OPD. Mamuju Tengah hadir lengkap bersama bupati, wakil bupati, sekda, dan kepala OPD.
Junda menegaskan, forum ini mengikuti arahan gubernur untuk mengubah pola kerja pemerintah menjadi lebih kolaboratif. Ia menekankan sinkronisasi menjadi kunci ketika ruang anggaran menyempit.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan, terutama di tengah kondisi fiskal yang sangat terbatas pada tahun 2026,” kata Junda.
Menurutnya, langkah awal kolaborasi ialah menyatukan persepsi atas masalah pembangunan. Setelah itu, provinsi dan kabupaten perlu menentukan isu prioritas bersama, termasuk pembagian peran sumber daya dan pembiayaan.
Ia memaparkan target pembangunan 2025–2030, yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulbar 8 persen pada 2030, dengan target 2025 sebesar 5,9 persen.
Pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan 1 persen per tahun, dari 10,41 persen menuju 5,80 persen pada 2030. Pemprov menargetkan rasio gini turun hingga 0,28.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov menyiapkan sasaran utama, antara lain peningkatan kinerja pertanian yang produktif dan berdaya saing, peningkatan investasi daerah, penguatan tata kelola pemerintahan digital yang bersih dan akuntabel, serta penguatan ketahanan terhadap risiko bencana.
Pada sisi pengentasan kemiskinan, pemerintah memfokuskan langkah pada peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja, penguatan kemandirian desa, serta penguatan kualitas kehidupan sosial yang demokratis.
Rakerda membagi pembahasan dalam tiga klaster. Klaster keamanan, ketertiban, dan hukum dipaparkan Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir. Klaster ekonomi dan pariwisata dipaparkan Kepala Dinas TPHP Sulbar Hamdani Hamdi.
Klaster kesejahteraan, termasuk kesehatan dan pendidikan, dipaparkan Plt. Kepala Dinas Sosial PMD dan Pemberdayaan Perempuan Darmawati. Setiap sesi dilanjutkan diskusi dengan pemerintah kabupaten.
Hasil Rakerda akan mengalir ke tahapan Rakortekbang, lalu masuk ke Musrenbang kabupaten dan provinsi. Pembahasan berlanjut hingga Musrenbang nasional melalui Rakortekbang Nasional pada awal 2026.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan Rakerda bukan sekadar forum, melainkan ruang menyusun solusi dan menyesuaikan dukungan anggaran lintas pemerintahan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan keterbatasan anggaran, kolaborasi adalah kunci. Kalau kita isi bersama-sama, maka hasilnya akan jauh lebih terasa,” ujar Suhardi Duka.
