Pemprov Sulbar Gandeng DPR RI Amankan Program Pusat, Fokus Jaga Ketahanan Pangan
Sulbar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat koordinasi dengan DPR RI untuk mengamankan realisasi program pusat di tengah tekanan efisiensi anggaran.
Langkah ini difokuskan pada sektor strategis, terutama ketahanan pangan. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (26/3), dipimpin Gubernur Suhardi Duka dan dihadiri anggota DPR RI Dapil Sulbar, Muhammad Zulfikar Suhardi, serta jajaran pimpinan OPD.
Zulfikar menegaskan koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kunci agar program pusat tetap berjalan di daerah, khususnya yang bermitra dengan Komisi IV DPR RI.
“Hari ini saya berkoordinasi dengan OPD Pemprov Sulbar yang bermitra dengan DPR RI Komisi IV,” ujarnya.
Ia mengakui kebijakan efisiensi berdampak pada sejumlah program. Karena itu, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar distribusi bantuan tidak terhambat.
“Seluruh daerah di Indonesia saat ini mengalami efisiensi, sehingga ada beberapa program yang terkendala. Ini yang coba saya koordinasikan ke pemerintah pusat agar tetap bisa berjalan,” ucap Zulfikar.
Pada 2026, Sulbar dijadwalkan menerima berbagai dukungan, mulai dari alat dan mesin pertanian (alsintan), benih padi dan jagung, hingga bantuan sektor perikanan dan perkebunan seperti benih udang, ikan, dan bibit kelapa.
Di sisi lain, kondisi pangan daerah dinilai masih terkendali. Stok sejumlah komoditas utama tersedia dalam jumlah aman.
“Berdasarkan peninjauan di Bulog, beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, hingga jagung memiliki stok yang cukup,” jelasnya.
Kepala Dinas Pangan Sulbar, Suyuti Marzuki, menilai sinergi dengan DPR RI membuka ruang percepatan program dan penguatan ketahanan pangan daerah.
“Ini menjadi momentum untuk mengkoordinasikan seluruh program kegiatan bersama DPR RI. Ketahanan pangan kita juga masih stabil, dengan stok di Bulog yang diperkirakan mencukupi hingga satu tahun ke depan,” paparnya.
Meski demikian, ia mengingatkan potensi tekanan baru pada komoditas tertentu, terutama telur, seiring meningkatnya kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kebutuhan telur cukup tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian bersama melalui penguatan kerja sama, termasuk dengan dukungan Perseroda,” tutupnya.
