Pemprov Sulbar Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Mamuju – Biro Organisasi Setda Sulbar membuka ruang koordinasi lintas perangkat daerah untuk membedah ulang peran dan daya kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Itu tampak ketika Biro Organisasi menerima kunjungan koordinatif Dinsos P3A serta PMD, Senin kemarin (12/1). Pembahasan mengarah langsung ke inti persoalan. Struktur organisasi, pembagian kewenangan, hingga kesiapan layanan menjadi sorotan utama.
Pemprov Sulbar ingin memastikan UPTD PPA tidak berhenti sebagai entitas administratif. Namun hadir sebagai layanan responsif bagi korban kekerasan.
Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur, menyebut penguatan tata kelola menjadi kunci agar unit ini bergerak efektif.
“Pembahasan mencakup penataan kelembagaan guna memastikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Sulbar dapat berjalan lebih optimal dan responsif,” ujar Masykur.
Biro Organisasi menilai ketidaksinkronan struktur dan fungsi berpotensi memperlambat penanganan kasus. Karena itu, koordinasi dengan Dinas Sosial P3A dan PMD untuk menyelaraskan tugas organisasi dengan kebutuhan lapangan yang terus meningkat.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Nur Rahmah Parampasi juga mempertegas pertemuan itu. Menurutnya, penguatan kelembagaan UPTD PPA menjadi bagian dari pengetatan akuntabilitas perangkat daerah sejak awal tahun anggaran 2026. Fokusnya bukan pada seremoni, melainkan hasil kerja nyata.
“Melalui koordinasi ini kita harapkan UPTD PPA memiliki landasan operasional yang lebih kuat sesuai dengan regulasi terbaru, sehingga mampu memberikan pendampingan yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan,” kata Rahmah.
Langkah ini menandai dorongan pemerintah daerah agar sistem perlindungan perempuan dan anak bergerak lebih cepat, terukur, dan benar-benar berpihak pada korban, bukan sekadar tertata di atas kertas.
