Polda Sulbar Bongkar Capaian 2025, Pasang Target Tinggi di 2026
Mamuju – Polda Sulawesi Barat tak sekadar menutup buku anggaran 2025, tetapi juga melakukan “operasi besar” terhadap kinerja dan perencanaan strategis tahun berikutnya.
Melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Perencanaan, Polda Sulbar menguliti capaian, menyoroti celah, sekaligus menyiapkan fondasi kerja 2026 yang lebih tajam, terukur, dan akuntabel.
Rakernis bertema “Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polda Sulbar Tahun 2025 serta Rencana Kinerja Tahun 2026” ini digelar di Aula Marannu, Senin (5/1/2026), dan dibuka langsung oleh Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta. Sebanyak 150 personel dari jajaran satuan kerja turut hadir dalam forum strategis tersebut.
Tak hanya menjadi ajang evaluasi, Rakernis ini juga menandai penyerahan resmi Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026. Penyerahan DIPA diposisikan sebagai titik awal sekaligus “bahan bakar” utama bagi seluruh satuan kerja Polda Sulbar dalam menjalankan tugas negara di tahun mendatang.
Secara substansi, Rakernis difokuskan untuk mengaudit capaian kinerja dan serapan anggaran seluruh Satker sepanjang 2025. Setiap persoalan yang muncul dipetakan secara sistematis, lalu dibahas untuk dirumuskan solusinya, agar tidak berulang pada tahun anggaran berikutnya. Dari forum ini pula, arah dan rencana kinerja Polda Sulbar tahun 2026 disusun agar lebih realistis, efektif, dan selaras dengan prioritas nasional.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat serta perwakilan BPKJ, dengan pendampingan langsung dari Irwasda dan Biro Perencanaan Polda Sulbar.
Dalam paparannya, Kanwil DJPb menegaskan bahwa APBN 2026 menjadi rancangan perdana di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. APBN tersebut mengusung visi besar mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai fondasi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN 2026 juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, menggerakkan sektor riil, serta menjaga daya beli masyarakat.
Menanggapi hal itu, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menekankan bahwa pemahaman atas arah kebijakan APBN menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan Polri. Menurutnya, DIPA 2026 harus menjadi instrumen strategis yang benar-benar mendorong efektivitas tugas kepolisian.
“Kita ini aparat penegak hukum. Tugas kita mencegah kejahatan, dan bila terjadi, harus mampu menyelesaikannya secara profesional dan tuntas. Karena itu, anggaran yang diberikan negara wajib dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Kapolda.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala setiap tiga bulan guna memastikan serapan anggaran berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta siap menghadapi kemungkinan pengalihan anggaran untuk kebutuhan negara yang mendesak.
“Kita adalah Bhayangkara pejuang. Anggaran harus digunakan seefisien mungkin agar tugas terlaksana optimal. Perencanaan harus matang, pelaksanaan harus disiplin, dan pertanggungjawaban harus jelas,” ujarnya dengan nada tegas.
Menutup arahannya, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung pengelolaan keuangan Polda Sulbar. Ia juga mengimbau agar setiap satuan kerja aktif memanfaatkan ruang konsultasi yang tersedia, sehingga seluruh penggunaan anggaran benar-benar sesuai aturan, mendukung tugas di lapangan, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta memperkuat penegakan hukum.
