Rakornas Keuangan Daerah di Ternate, Bapenda Sulbar Dorong Sinkronisasi Fiskal
Ternate – Bapenda Sulbar menghadiri pembukaan Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 di Ballroom Hotel Sahid Bela, Ternate, Maluku Utara, Rabu (28/1).
Forum dua hari itu mempertemukan perwakilan Bapenda dari seluruh Indonesia untuk menyelaraskan arah kebijakan keuangan pusat dan daerah.
Bapenda Sulbar menilai Rakornas menjadi ruang strategis memperkuat tata kelola anggaran. Terutama dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer ke daerah. Langkah ini juga sejalan dengan misi Pemprov Sulbar memperkuat pemerintahan yang akuntabel serta memperluas layanan dasar yang merata dan berkualitas.
Rakornas mengusung agenda sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan serta penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Panitia menempatkan penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai fokus pembahasan.
Dalam sesi pembukaan, peserta membahas sejumlah topik, mulai dari peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan tata kelola keuangan daerah, pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, hingga arah kebijakan penyusunan APBD 2027. Materi lain mencakup pelaksanaan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 serta pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027.
Agenda Penyiapan Rancangan Anggaran
Rakornas menghadirkan narasumber nasional dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Sekretaris Bapenda Sulbar, Fahri Yusuf, hadir mewakili institusi itu dan mengikuti langsung rangkaian pembukaan bersama peserta dari berbagai daerah. Ia menyebut forum ini memperkuat pijakan daerah dalam menjalankan anggaran tahun berjalan sekaligus menyiapkan rancangan anggaran tahun berikutnya.
“Rakornas ini memberi penguatan kebijakan, khususnya dalam pengelolaan PAD dan transfer ke daerah. Harapannya, APBD 2026 dapat dilaksanakan lebih efektif dan menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan APBD 2027,” ungkap Fahri Yusuf.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan daerah agar anggaran benar-benar mendorong pembangunan.
“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sangat penting agar pengelolaan APBD berjalan efektif, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Abdul Wahab.
Melalui Rakornas ini, Bapenda Sulbar menargetkan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kualitas perencanaan fiskal, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih adaptif dan berorientasi hasil.
