Reaksi Keras HMI Komisariat Lafran Pane Unika, Sebut Pilkada Lewat DPRD Kemunduran Demokrasi dan Khianati Kedaulatan Rakyat
Mamuju – Sorotan tajam melesat dari HMI Komisariat Lafran Pane Unika terkait wacana pemindahan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mereka menilai, kebijakan ini adalah kemunduran demokrasi yang berpotensi merampas hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Sekretaris HMI Komisariat Lafran Pane Unika, Idam Haliq menegaskan, Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi untuk memastikan kedaulatan berada di tangan rakyat.
Mengalihkan pemilihan ke DPRD, kata dia, akan mengurangi partisipasi publik dan membuka peluang bagi transaksi politik, dominasi oligarki, serta konflik kepentingan di kalangan elit politik.
“Kepala daerah bukan wakil DPRD, melainkan pemimpin rakyat. Jika dipilih oleh DPRD, legitimasi politiknya akan lemah dan lebih fokus pada kepentingan partai daripada kebutuhan masyarakat,” ktitik Idam Haliq.
Dia juga mengkritisi argumen efisiensi anggaran yang sering diajukan sebagai alasan pendukung kebijakan tersebut. Menurut Idam, meskipun demokrasi memerlukan biaya, kerugian terbesar terletak pada hilangnya kepercayaan publik, meningkatnya apatisme politik, dan rusaknya sistem checks and balances di tingkat daerah.
Idam menambahkan, Pilkada yang melalui DPRD akan semakin mempersempit ruang partisipasi rakyat dan melemahkan kontrol publik terhadap proses politik. Masyarakat hanya akan menjadi penonton, sementara keputusan strategis akan berada di tangan segelintir elit politik.
Olehnya, ia mendesak pemerintah dan DPRD untuk membatalkan wacana Pilkada tidak langsung ini.
“Kami menyerukan untuk menjaga dan memperkuat mekanisme Pilkada langsung dengan perbaikan tata kelola, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi. Kedaulatan rakyat tetap harus menjadi prinsip utama yang tidak bisa dinegosiasikan dalam sistem negara ini.
