Sulbar Ikut Pendampingan Kemenkes, Perkuat Tata Kelola Program Kesehatan 2026
Mamuju – Pemprov Sulbar menyiapkan penguatan tata kelola program kesehatan 2026 melalui kegiatan penjajakan dan focus group discussion (FGD) pendampingan Kementerian Kesehatan RI.
Kegiatan berlangsung pada 3–7 Februari 2026 di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang. Forum itu membahas perbaikan perencanaan, penganggaran, pengelolaan data, serta kinerja sistem kesehatan daerah.
Perwakilan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar bersama tim persiapan Kemenkes memetakan kondisi pembangunan kesehatan daerah. Upaya itu sekaligus menyusun kebutuhan pendampingan untuk tahun berjalan.
Pemerintah provinsi mengarahkan pendampingan agar menyentuh titik paling krusial. Kualitas data dan kapasitas analisis, yang menentukan ketepatan program dan belanja kesehatan.
Hasil penjajakan menunjukkan Sulbar memiliki modal awal yang cukup kuat. Daerah ini sudah memetakan 10 penyakit tertinggi hingga tingkat puskesmas, menjalankan pelaporan dan pengelolaan data program secara rutin, serta menerapkan mekanisme perencanaan terintegrasi melalui kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up yang melibatkan kabupaten, Bappeda, dan DPRD.
Namun, FGD juga menandai sejumlah celah yang berisiko menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti. Aplikasi pelaporan belum merata di seluruh program, sementara kapasitas analisis data dan perencanaan pada sebagian sumber daya manusia masih terbatas. Kondisi ini dapat berdampak pada ketepatan sasaran intervensi dan efektivitas anggaran.
Sulbar menyatakan kesiapan menerima pendampingan tenaga ahli untuk memperkuat keterampilan analisis data, mempercepat transfer pengetahuan, dan mendorong inovasi manajemen kesehatan. Pemerintah daerah menilai pendampingan tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi harus menghasilkan perubahan kerja yang terukur pada level program.
Kepala DKPPKB Sulbar dr. Nursyamsi Rahim menegaskan partisipasi Sulbar sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Pendampingan tata kelola ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan data kesehatan. Dengan sistem yang semakin solid, pelayanan kesehatan akan lebih cepat, tepat, adil, dan menjangkau seluruh masyarakat,” ujarnya.
