Sulbar Siap Unjuk Tata Kelola PAP, Bapenda Genjot Sinergi Jelang Kunjungan Pemprov Kaltim
Sulbar — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat mempercepat langkah koordinasi untuk mengoptimalkan Pajak Air Permukaan (PAP).
Upaya ini menguat jelang kunjungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menaruh perhatian pada pengelolaan pajak daerah di Sulbar.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, langsung melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam pertemuan di ruang kerja gubernur, Kamis (26/3/2026). Pertemuan itu membahas kesiapan substansi hingga teknis kunjungan strategis bagi kedua daerah.
Abdul Wahab menegaskan, agenda tersebut bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan momentum memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menggali potensi pendapatan.
“Langkah ini kami tempuh sebagai bentuk keseriusan Bapenda Sulbar dalam memperkuat koordinasi lintas daerah serta memastikan kesiapan Sulbar dalam menerima kunjungan Pemprov Kaltim,” ujarnya.
Ia menyebut, rencana kehadiran Gubernur Kalimantan Timur menuntut kesiapan maksimal. Bapenda Sulbar kini mematangkan materi, data, serta skema pengelolaan PAP yang selama ini menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai langkah cepat Bapenda mencerminkan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, khususnya pada sektor pendapatan.
“Ini merupakan bagian dari upaya kita bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Sulbar,” tegas Suhardi Duka.
Menurutnya, kunjungan Pemprov Kaltim membuka peluang bagi Sulbar untuk menunjukkan praktik terbaik dalam pengelolaan pajak daerah. PAP menjadi salah satu sektor yang mampu menarik perhatian daerah lain karena kontribusinya terhadap PAD.
Dalam beberapa waktu terakhir, Sulbar kerap menjadi tujuan studi banding sejumlah provinsi. Mereka mempelajari strategi dan mekanisme pengelolaan PAP yang dinilai efektif dan inovatif.
Kunjungan Kaltim diproyeksikan memperkuat pertukaran pengetahuan antar daerah. Pemerintah berharap sinergi ini mampu mendorong optimalisasi potensi pajak sekaligus mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
